Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dalam peninjauan progres kegiatan mitigasi interaksi negatif antara gajah Sumatera dan masyarakat di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Menteri Kehutanan di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan fasilitas dalam mendukung penanganan interaksi antara satwa liar dan warga di sekitar kawasan konservasi.
Setibanya di TNWK setelah menempuh perjalanan darat dari Bandara Raden Inten II, rombongan mengikuti diskusi mengenai pembangunan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, memaparkan progres pembangunan serta memastikan fasilitas mitigasi dapat mendukung pengelolaan interaksi gajah secara terencana.
Peninjauan fasilitas meliputi holding room, command center, playground, area pelepasan gajah simbolis, area seremonial utama, menara pandang, dan jembatan gantung. Melalui titik-titik ini, pemerintah pusat dan daerah mengamati kesiapan sarana pendukung pengelolaan kawasan, sekaligus upaya penguatan edukasi dan konservasi gajah Sumatera.
Selanjutnya, Gubernur Mirza dan Menteri Raja Juli mengunjungi area Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan TNWK. Kunjungan ini menekankan keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan konservasi penting di Lampung yang menjadi habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk gajah Sumatera. Dokumen Kementerian Kehutanan mencatat TNWK sebagai salah satu lokasi prioritas untuk aksi mitigasi di Lampung yang memerlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Upaya penanganan interaksi manusia dan satwa liar sangat krusial, tidak hanya untuk perlindungan satwa tetapi juga demi keamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Pemerintah Provinsi Lampung, bersama Kementerian Kehutanan, telah mengembangkan berbagai pendekatan, termasuk pemantauan pergerakan satwa dan penguatan pengelolaan kawasan.
Salah satu strategi yang dikembangkan, sebagaimana tercatat dalam dokumen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kemenhut, adalah pemasangan GPS collar untuk menangani konflik dan mempelajari pergerakan satwa liar.
Gubernur Mirza menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengelolaan kawasan konservasi. “Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya perlindungan satwa dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan,” ujarnya.
Secara ekologis, TNWK memegang posisi penting dalam program konservasi dan pemulihan ekosistem di Lampung. Penguatan mitigasi interaksi gajah tidak hanya bertujuan menjaga populasi gajah Sumatera, tetapi juga mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat.
Pengelolaan yang semakin baik diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara perlindungan satwa, kelestarian hutan, dan aktivitas sosial-ekonomi warga. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat Kementerian Kehutanan serta perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, menunjukkan perhatian internasional terhadap isu kehutanan, konservasi, iklim, dan pengelolaan ekosistem.