JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi. Ia memutuskan untuk membentuk sebuah badan baru yang akan fokus pada pencegahan, yaitu Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Pembentukan BPGMN ini diumumkan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, usai rapat terbatas dengan presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (24/9/2026). Badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada presiden, menandakan prioritas tinggi yang diberikan pada isu pengelolaan gambut dan mangrove.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa tujuan utama BPGMN adalah untuk melakukan upaya pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi, karena tindakan pencegahan dinilai jauh lebih efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaksioner atau penanggulangan saat musibah sudah terjadi.
Menteri Kehutanan juga mengklarifikasi bahwa BPGMN akan memiliki struktur yang berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. BRGM yang kini telah dibubarkan, sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, baik dalam hal DIPA maupun penyusunan Rencana Pengelolaan Strategis Kebencanaan (RPSK). Sementara itu, BPGMN akan berada langsung di bawah pengawasan presiden.
Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa BPGMN akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional di bidangnya. Badan ini akan memprioritaskan enam provinsi yang memiliki lahan gambut luas dan rentan terhadap kebakaran. Keenam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dengan anggaran yang memadai, BPGMN diharapkan dapat secara efektif mencegah terjadinya kebakaran hutan, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi fokus utama penanganannya.