Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag), Amien Suyitno, mengisyaratkan adanya potensi peningkatan kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang berminat melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Mesir. Peningkatan ini diharapkan seiring dengan penguatan kerja sama pendidikan antara kedua negara.
Peluang penambahan kuota ini mencuat setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi beberapa waktu lalu. Dalam diskusi tersebut, isu mengenai mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi Mesir, khususnya Universitas Al-Azhar, turut menjadi pembahasan.
“Harapan kita bertambah, ya, karena saat kunjungan Pak Presiden Abdel Fattah itu, kemungkinan menambah beasiswa itu sangat besar. Menyebut angka yang menurut saya cukup-cukup besar, ya,” ujar Amien kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Animo Kuliah ke Al-Azhar Besar
Amien mengungkapkan bahwa animo lulusan Indonesia untuk menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir sangat tinggi, dengan ribuan calon mahasiswa setiap tahunnya.
Proses penerimaan di Al-Azhar melibatkan berbagai jalur, baik yang menggunakan beasiswa maupun nonbeasiswa. Kedua jalur tersebut memiliki standar seleksi yang ketat.
“Meskipun nonbeasiswa itu pun juga ada standardisasi yang tidak boleh sembarangan, tetap ada standar kompetensi, bahasa, dan tentu saja moderasi beragama diprioritaskan,” jelasnya.
Saat ini, Kemenag memiliki jalur khusus untuk pengiriman mahasiswa beasiswa ke Al-Azhar, namun kuotanya masih terbatas, yakni hanya 20 orang per tahun.
Oleh karena itu, ada harapan agar kuota beasiswa ini dapat diperbanyak. Kepastian jumlahnya akan dibahas lebih lanjut ketika tim Universitas Al-Azhar Asy-Syarif berkunjung ke Indonesia.
“Ini yang kemudian nanti detailnya akan kita bahas lebih lengkap, termasuk juga bentuk kuliah daring, double degree, dan beberapa yang lain yang memperkuat dari MoU itu,” tambah Amien.
Akan Ada Skema Double Degree dan Kuliah Daring
Sebelumnya, Kemenag telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Al-Azhar Asy-Syarif, Asy-Syekh Ayman Abdul Ghani, secara hybrid. Terdapat empat skema baru yang muncul dari perluasan kerja sama akademik ini, meliputi gelar ganda (double degree), kuliah jarak jauh, riset kolaboratif, dan pertukaran pendidik.
Skema double degree, menurut Amien, telah dirancang sebelumnya dan memungkinkan mahasiswa S1 untuk menempuh studi selama dua tahun di Mesir dan memperoleh dua ijazah.
“Misalnya dalam 4 tahun itu untuk kepentingan S1, maka 2 tahunnya bisa di Indonesia, 2 tahunnya bisa di Mesir, Al-Azhar. Nah, ini yang kemudian nanti detail-detailnya akan kami tuangkan dalam bentuk PKS (perjanjian kerja sama),” terangnya.
Sementara itu, kuliah daring atau jarak jauh akan memungkinkan mahasiswa untuk belajar di Al-Azhar tanpa harus berada di Mesir, melainkan menjalani pembelajaran secara daring dari Indonesia.
Amien mengakui bahwa Al-Azhar memiliki rambu-rambu akademik tersendiri. Oleh karena itu, teknis pelaksanaan kuliah daring ini akan didiskusikan lebih detail dalam pertemuan mendatang.
“Kenapa harus kami diskusikan lebih detail tentang rambu-rambu itu, tentu yang nomor wahid akan kita siapkan adalah mahasiswa yang punya kompetensi sesuai dengan standarnya Al-Azhar,” ujarnya.
Kemenag menekankan pentingnya membangun kompetensi mahasiswa untuk kuliah daring yang dapat dilakukan di Indonesia. Salah satu rencana adalah menggandeng lembaga bahasa yang sangat kompeten.
“Kita juga punya banyak alumni-alumni dari Al-Azhar yang kompeten, sehingga ini yang nanti coba kita berdayakan di perguruan tinggi keagamaan kita yang tentu saja terbuka luas, bukan hanya di PTKIN, bisa Ma’had Aly, dan juga pondok-pondok pesantren yang kompeten untuk itu,” imbuhnya.
Komentar