Kementerian Sosial RI (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik RI (BPS), akademisi, dan peneliti menggelar diskusi terbuka untuk mengulas polemik mengenai desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos). Pertemuan ini bertujuan untuk mendalami metode penentuan desil, mengidentifikasi keterbatasan, serta mencari ruang perbaikan demi meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia yang diselenggarakan di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, menjadi forum untuk membahas berbagai aspek terkait sistem desil.
Tenaga Ahli (TA) Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil sangat krusial dalam program perlindungan sosial yang bersifat ‘targeted’ seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan melebihi kapasitas program, pemerintah perlu menetapkan prioritas.
“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana?,” ujar Andy, Jumat (11/9/2026). Ia menambahkan, “Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil.”
Andy mengemukakan bahwa salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran bansos sebelumnya adalah basis data yang belum mencakup seluruh penduduk. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), misalnya, baru memuat sekitar 43% populasi, sehingga berpotensi ada masyarakat yang membutuhkan namun belum tercatat.
“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” jelas Andy.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak DTSEN digunakan sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, sekitar 4,3 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru dari desil 1-4 yang sebelumnya tidak menerima bansos kini telah memperoleh bantuan.
Andy menambahkan bahwa perbaikan sasaran dilakukan secara bertahap untuk menghindari guncangan mendadak pada masyarakat. Jika pada awal 2025 penerima PKH dan Program Sembako masih tersebar hingga desil atas, pada Triwulan III 2026, penerima kedua program tersebut telah diarahkan pada desil 1-4.
“Kita tidak bisa langsung memindahkan semuanya sekaligus. Masyarakat tidak boleh mengalami shock sebesar itu. Maka pemerintah melakukannya secara bertahap,” kata Andy.
Pemerintah, lanjut Andy, sangat terbuka terhadap masukan, termasuk dari Founder Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Media Askar Wahyudi. “Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke,” ungkap Andy.
“Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” sambungnya. Andy mengibaratkan pembenahan DTSEN seperti memperbaiki jalan berlubang yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan sementara namun penting untuk perbaikan jangka panjang. “Hari ini kita sedang ‘macet’ dalam rangka memperbaiki jalan. Hari ini kita sedang memperbaiki DTSEN,” katanya.
Pemerintah juga membuka ruang koreksi data apabila tidak sesuai dengan kondisi faktual. Andy mencontohkan kasus warga Bogor, Sri Dwi Riyati, yang awalnya tercatat di atas desil 4 dan dinilai tidak memenuhi syarat. Setelah mengajukan sanggah dan memutakhirkan data, statusnya berubah menjadi berpotensi layak.
Untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat, pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan namun terkendala mendaftar sendiri, termasuk melalui peran Agen Perlinsos.
Andy memastikan bahwa temuan ketidaksesuaian di lapangan maupun masukan dari berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti. “Kalau ada hal-hal yang error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan kita respons dan langsung kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi, bukan kategori yang bersifat permanen. “Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed,” kata Setia.
“Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” sambungnya. Pemeringkatan dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan karakteristik rumah tangga, seperti kondisi rumah, komposisi keluarga, akses terhadap fasilitas dasar, dan kepemilikan aset. BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang terus disempurnakan.
Setia mengakui bahwa seperti model statistik lainnya, hasil estimasi tetap memiliki kemungkinan kesalahan, sehingga kualitas dan kemutakhiran data menjadi sangat penting. “Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujar Setia.
Founder CELIOS, Media Askar Wahyudi, mengingatkan bahwa kesalahan data dalam program perlindungan sosial memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat. “Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.
Menurut Media, perhatian perlu diberikan terhadap ‘exclusion error’ agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan. Ia juga mendorong pengembangan metode yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh. “Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan BPS. “Sejak tahun 2025 setiap triwulan penyaluran ada perbaikan-perbaikan data penerima bansos, baik itu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Gus Ipul.
Upaya ini sejalan dengan ajakan Gus Ipul agar masyarakat ikut memastikan warga di sekitarnya yang membutuhkan dapat masuk dalam sistem Perlinsos. “Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data,” kata Gus Ipul.
“Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” sambungnya.
Diskusi yang dimoderatori oleh Prita Laura tersebut dihadiri sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik (FMS), International Statistical Institute (ISI), CELIOS, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta peneliti Center of Macroeconomics and Finance, akademisi, dan pemerhati statistik. Turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.