Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya mendorong transformasi tata kelola pada tiga lembaga penting, yaitu Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Langkah strategis ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kepemimpinan, perluasan kolaborasi, serta optimalisasi pelayanan publik di tingkat daerah.
Optimalisasi peran ketiga lembaga ini dinilai krusial dalam menggerakkan potensi masyarakat secara lebih efektif, guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK yang dinilai sangat strategis dalam memberdayakan keluarga sebagai subjek utama dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Posyandu berperan aktif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dekranas dan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) juga turut berkontribusi dalam mendorong pengembangan potensi kerajinan lokal. Kehadiran Dekranasda terbukti efektif sebagai instrumen pemberdayaan sekaligus penguatan roda ekonomi masyarakat.
La Ode menilai bahwa seluruh peran tersebut wajib ditopang oleh kepemimpinan daerah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi riil masyarakat. Pemimpin daerah diharapkan mampu membangun partisipasi publik yang kuat serta mengembangkan kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kepemimpinan yang bisa mengorkestrasi, kolaborasi dengan OPD, dengan perguruan tinggi, akademisi dengan dunia usaha, macam-macam. Kepemimpinan yang menghadirkan inovasi, kepemimpinan yang mengembangkan SDM, dan kepemimpinan yang memastikan keberlanjutan,” ujar La Ode dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (22/9/2026). Sinergi multisektor ini dipastikan menjadi pilar penentu kelangsungan program unggulan di lapangan.
La Ode juga mendesak seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda kerja TP PKK. Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang yang luas bagi kader PKK untuk menggerakkan keluarga dalam menopang pembangunan wilayah.
“Jadi Kepala Dinas Pemda, Kepala OPD, Kepala Bappeda, kalau tidak linier dengan PKK, Posyandu, hati-hati,” ungkapnya. Peringatan ini dilontarkan agar tidak ada instansi yang mengabaikan potensi kelompok penggerak tersebut. Para kepala daerah diminta untuk serius mengawal transformasi di aspek kelembagaan maupun sistem pelayanan publiknya.
Langkah strategis ini sangat beralasan mengingat besarnya jumlah kader PKK yang memiliki jangkauan merata hingga ke tingkat akar rumput. “Kalau kita lihat postur hari ini, kader PKK itu salah satu organisasi terbesar di dunia Bapak-Ibu, bukan lagi terbesar di Indonesia,” jelasnya. Jaringan luas nan solid ini tentu menjadi aset tak ternilai bagi upaya percepatan pembangunan nasional.
Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, sejalan dengan pemikiran tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara Dekranas, PKK, dan Posyandu diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi desa. Sumber pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan saat ini bertumpu pada produktivitas masyarakat di desa maupun kelurahan.
“Saya dari awal mendengarkan lagu mars Dekranas, lagu Mars PKK, dan juga Posyandu, ada kata-kata kunci di dalam lagu-lagu tersebut, pertama itu pembangunan, kemudian kolaborasi, dan juga ada kata-kata penguatan tata laksana keluarga. Oleh karena ini kritikal sekali, mari kita kolaborasikan kata-kata kunci yang ada di dalam lagu-lagu mars tadi, untuk kita bisa menggerakkan di daerah,” ujar Teni. Nilai-nilai luhur tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam aksi nyata pemerintah daerah.
Teni memaparkan bahwa visi besar Indonesia Emas 2045 sangat membutuhkan perubahan dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Transformasi struktural ini wajib mencakup berbagai dimensi penting, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi kerakyatan. “Kita harus gali terus, kita harus kembangkan, dan harus majukan,” ungkapnya.
Proses penggalian potensi lokal ini menuntut dedikasi serta inovasi tinggi dari seluruh aparat pelayan masyarakat. Percepatan pembangunan mutlak membutuhkan sosok individu yang mampu menjadi motor penggerak sekaligus katalisator kolaborasi warga. Melalui sosok penggerak inilah, berbagai potensi unggulan daerah dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau dari orang-orang yang ada di tingkat pusat saja, tetapi kebijakan itu harus bisa diterjemahkan untuk jadi perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang nyata di tingkat yang paling bawah, yaitu masyarakat di daerah, desa, dan kelurahan,” pungkasnya.