Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyoroti memburuknya kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan.
Menurut Eddy, musibah ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman reaktif. Ia menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi, tanpa kecuali. “Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau ada pihak yang sengaja membakar atau lalai mengelola lahannya sehingga menyebabkan kebakaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” tegas Eddy dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Lebih lanjut, Eddy menyatakan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan ekonomi untuk mendukung perlindungan hutan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen krusial yang perlu diperkuat adalah ekosistem pengelolaan serapan karbon hutan. Hutan yang lestari memiliki nilai ekonomi tinggi melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon, yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hutan menyimpan karbon yang dapat memiliki nilai ekonomi. Kalau nilai karbon tersebut dapat dikelola secara kredibel, menjaga hutan akan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata,” katanya. Skema ekonomi karbon, menurutnya, harus dirancang agar manfaatnya terdistribusi merata, tidak hanya kepada pemerintah atau pemegang konsesi, tetapi juga masyarakat sekitar yang bergantung pada kelestarian hutan.
“Masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung dari hutan yang mereka jaga. Semakin baik hutan dipertahankan, semakin besar potensi nilai karbon dan jasa lingkungannya. Dengan demikian, menjaga hutan menjadi pilihan ekonomi yang rasional dibandingkan membuka atau membakar hutan,” tegasnya.
Eddy menambahkan bahwa penanganan karhutla tetap membutuhkan patroli, sistem peringatan dini, pengelolaan lahan gambut, dan pemadaman cepat. Namun, seluruh instrumen ini harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang penjagaan nilai ekonomi hutan. Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan dan insentif fiskal bagi daerah yang berprestasi dalam mempertahankan tutupan hutan, menekan emisi, deforestasi, dan karhutla.
“Jangan hanya memberikan target kepada daerah untuk menjaga hutan. Berikan pula insentif atas keberhasilannya. Daerah yang mampu menekan deforestasi dan karhutla serta mempertahankan stok karbon harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” pungkas Eddy.