JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengalami gangguan ingatan pasca-keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyiapkan skema kompensasi bagi para korban dan keluarga mereka.
“Yang pertama, saya berharap pemerintah, dalam hal ini BGN, bisa memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan hingga sembuh,” ujar Charles di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Charles menekankan pentingnya BGN tidak hanya memastikan pemulihan kesehatan, tetapi juga menyusun mekanisme kompensasi yang adil. “Saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi, kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa dampak keracunan tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional. “Kenapa ini penting? Karena ketika anak menjadi korban keracunan, maka yang terdampak bukan saja kesehatan anak itu, tetapi dari sisi mental ya, ada trauma di sana, belum lagi ada emotional distress,” paparnya.
Selain itu, Charles menyoroti beban tambahan yang dihadapi keluarga korban. “Belum lagi keluarganya mungkin karena harus mengantar anaknya berobat ya tidak bisa bekerja ya, tidak bisa mencari nafkah, sehingga harus ada mekanisme kompensasi ketika terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.
Sebelumnya, dua korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Agnesia Paruliana br Silitonga dan Febiona Purba, telah dibawa ke Jakarta atas permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebutkan bahwa meskipun penanganan medis di Medan sudah memadai, Wakil Presiden menginginkan pemantauan langsung oleh tim medis di Jakarta bagi korban dengan indikasi medis dan trauma yang lebih tinggi.