JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi yang terintegrasi. Sumatera dinilai memiliki potensi SDA yang sangat besar.
Hal ini disampaikan Sultan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (11/9/2026). Ia mengakui bahwa wilayah Sumatera, selain memiliki potensi besar, juga menghadapi tantangan serius terkait bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.
“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategis memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Sultan.
Sultan menekankan bahwa posisi strategis Sumatera yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadi modal penting untuk pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai pembentukan koridor ekonomi yang menghubungkan potensi antardaerah di Sumatera sangatlah perlu.
“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sultan juga membahas penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif.
“Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” terangnya.
Sultan menambahkan bahwa pembangunan kembali harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta pemulihan perekonomian masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya anak-anak dapat kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta sejumlah bupati dan wali kota.