Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, mendorong Provinsi Bali untuk menjadi pionir dalam gerakan pilah sampah berskala nasional. Ia menilai kekuatan yang dimiliki Bali, mulai dari desa adat, banjar, hingga industri pariwisata, menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah yang berbasis pada masyarakat.
“Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya,” ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026), di sela Dialog Kenegaraan DPD RI bertema Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah di Denpasar, Bali.
Menurut Sultan, Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui desa adat, banjar, semangat gotong royong, awig-awig, dan pararem. Kekuatan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Ia menegaskan bahwa paradigma lama yang hanya berfokus pada ‘kumpulkan, angkut, buang’ harus segera ditinggalkan. Indonesia tidak bisa berbicara tentang ekonomi hijau dan Indonesia Emas 2045 apabila pengelolaan sampah masih menggunakan cara-cara konvensional.
“Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi, dan lapangan kerja,” tutur Sultan, yang didampingi oleh Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dan I Komang Merta Jiwa.
Sultan juga menyoroti persoalan sampah dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, DPD RI mendorong pendekatan terpadu yang mencakup darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan ruang pembangunan. Hal ini penting mengingat sampah dari daratan dapat berakhir di pesisir dan laut, bahkan berpindah antar pulau.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Green Democracy, yaitu pembangunan yang memberikan manfaat bagi generasi saat ini tanpa mewariskan beban ekologis kepada generasi mendatang. “Dari Bali kita belajar. Dari daerah kita bergerak. Untuk Indonesia kita membangun,” tegas Sultan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menambahkan bahwa persoalan sampah merupakan salah satu program prioritas yang mendesak bagi Pemerintah Provinsi Bali. Kompleksitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata, teknologi, hingga kesadaran masyarakat.
Oleh karena itu, Bali terus mendorong perubahan paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi strategi mengurangi, memilah, mengolah, dan hanya menyisakan residu. “Prinsipnya sederhana: desaku lestari tanpa sampah plastik, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” ujar Dewa Made Indra.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui sinergi antara desa/kelurahan dan desa adat. Saat ini, Bali memiliki 292 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan 962 bank sampah umum.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, dan indah,” ungkap Dwi Arbani.
Praktisi pengelolaan sampah dari ecoBali/Waste4Change, Arbi Fuadi Mauldina, menekankan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Pengelolaan dan pemilahan sampah, menurutnya, harus dimulai sejak dari sumbernya.
“Paradigmanya harus berubah, dari sekadar membuang sampah menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan ekonomi sirkular,” jelas Arbi.
Senada dengan itu, Guru Besar Bidang Pertanian Organik Universitas Udayana, Ni Luh Kartini, menilai desa dan TPS3R harus diperkuat sebagai pusat pengelolaan sampah. Sekitar 65 persen sampah yang ada merupakan sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos, energi, dan sumber daya produktif bagi pertanian.
“Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” pungkas Kartini.