Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tengah mematangkan rencana pembukaan koridor lintas batas Yetetkun-Butmambin. Jalur ini akan menghubungkan Indonesia, tepatnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dengan Butmambin Border Post di Papua Nugini (PNG).
Pembahasan mengenai kesiapan pengelolaan lintas batas ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Kegiatan yang berlangsung di Wisma PLBN Yetetkun pada Kamis (24/9) ini merupakan bagian dari rangkaian survei dan verifikasi lapangan Koridor Merauke-PLBN Sota-PLBN Yetetkun-Butmambin. Tim Survei dan Verifikasi Lapangan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra melaksanakan kegiatan ini pada 20-26 September 2026.
Diskusi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan konektivitas, infrastruktur, mekanisme perlintasan, distribusi logistik, hingga aspek keamanan. Selain itu, pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berkaitan dengan rencana pengoperasian koridor Yetetkun-Butmambin juga menjadi fokus utama.
Nurdin menyampaikan bahwa pengembangan koridor ini juga merespons kebutuhan Pemerintah PNG untuk menyiapkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML). “Kita perlu melihat kesiapan dari berbagai aspek, bukan hanya dari sisi perlintasan, tetapi juga konektivitas, logistik, keamanan, serta dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
Kebutuhan jalur alternatif ini muncul akibat kondisi rute logistik OTML yang selama ini bergantung pada jalur Sungai Fly-Kiunga-Tabubil. Fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan debit sungai berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik ke kawasan pertambangan tersebut.
Dalam forum tersebut, dibahas pula potensi kerja sama penyediaan BBM antara OTML dan Pertamina. Pembahasan meliputi kebutuhan dan volume BBM, mekanisme transportasi dan distribusi, serta penjajakan alternatif rute melalui Asike-Yetetkun.
Nurdin menjelaskan bahwa rencana ini masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui skema business-to-business (B-to-B) dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kajian ini penting untuk memastikan aspek teknis, regulasi, keamanan, dan distribusi dapat terpenuhi. “Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi,” kata Nurdin.
Selain aspek logistik, BNPP RI juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara Merauke-Boven Digoel-Yetetkun. Penguatan konektivitas ini krusial untuk mendukung mobilitas orang dan barang, serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Rencana penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Yetetkun-Tanah Merah hingga Merauke juga menjadi agenda pembahasan. Ketersediaan transportasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.
Dari sisi pengelolaan lintas batas, pembahasan mencakup aspek legal dan mekanisme perlintasan RI-PNG. Beberapa poin perhatian meliputi persyaratan paspor dan visa bagi pengemudi, kepabeanan pengiriman BBM, pengawasan orang dan barang, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan.
Nurdin menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan perbatasan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Ia mengemukakan bahwa sektor perdagangan, perkebunan, koperasi, transportasi, dan usaha masyarakat dapat dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. “Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya,” tutur Nurdin.
Bupati Boven Digoel bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel turut hadir dan memberikan masukan mengenai kondisi masyarakat, pelayanan dasar, konektivitas, keamanan, serta peluang pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.
Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga turut memberikan perspektif terkait penguatan koordinasi lintas sektor, hubungan bilateral Indonesia-PNG, serta penyiapan kebijakan dan mekanisme kerja sama yang mendukung pengembangan koridor Yetetkun-Butmambin.
Sebelumnya, Nurdin bersama Tim Survei dan Verifikasi Lapangan serta perwakilan kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun telah meninjau Butmambin Border Post di Papua Nugini. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi akses, fasilitas perbatasan, serta potensi pengembangan konektivitas lintas batas melalui koridor Merauke-Yetetkun-Butmambin.
Melalui rangkaian survei, verifikasi lapangan, dan forum pembahasan ini, BNPP RI berupaya menyiapkan pengelolaan lintas batas yang terpadu. Langkah ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Survei dan Verifikasi Lapangan Koridor Merauke-PLBN Sota-PLBN Yetetkun-Butmambin yang melibatkan BNPP RI bersama KSP, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemlu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan/Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed. Hadir pula Bupati Boven Digoel beserta jajarannya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kepala distrik, kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun, perwakilan OTML, masyarakat dan tokoh adat, serta unsur CIQS.