JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, T A Khalid, mendesak pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan mempermudah akses petani perhutanan sosial terhadap pupuk bersubsidi serta bibit produktif. Menurutnya, program bantuan pemerintah belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik kepada petani di lapangan.
Khalid menyatakan bahwa banyak kelompok tani di tingkat akar rumput yang belum memahami program-program yang ada. “Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak ada muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan,” ujar Khalid dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah minimnya informasi mengenai jenis bantuan yang tersedia, persyaratan untuk menjadi penerima, hingga mekanisme untuk memperoleh bantuan tersebut. Khalid menambahkan bahwa landasan regulasi untuk alokasi pupuk bersubsidi di kawasan hutan sebenarnya sudah ada, namun implementasinya masih terhambat, terutama dalam hal koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ia menekankan perlunya kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat diterjemahkan menjadi petunjuk pelaksanaan yang jelas di daerah. Petani perlu mendapatkan informasi yang gamblang mengenai jenis program, kriteria penerima, kuota bantuan, hingga cara pengajuan. “Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar,” jelas Khalid.
Selain pupuk bersubsidi, Khalid juga menyoroti pentingnya akses petani perhutanan sosial terhadap bibit produktif. Ia menyebutkan bahwa pemerintah memiliki berbagai program penyediaan bibit yang berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat pengelola kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang tersedia di tingkat pemerintah dengan realitas akses masyarakat di lapangan.
Oleh karena itu, Khalid mendorong adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bantuan yang disalurkan dapat benar-benar sampai kepada kelompok tani yang membutuhkan. “Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan,” pungkasnya.