JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong penguatan kolaborasi antarberbagai sektor untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TB) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ia menekankan bahwa penanganan penyakit ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.
“Masalah kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab dinas kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan dari semua pihak, sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya,” ujar Akhmad Wiyagus dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/9/2026).
Wiyagus menguraikan bahwa penanganan TB tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas masyarakat. Menurutnya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat seseorang untuk bekerja, yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian keluarga hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Jika seseorang tidak lagi mampu mencari nafkah, otomatis perekonomian keluarga akan terganggu. Kemiskinan dan pengangguran dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar intervensi pemerintah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Langkah ini dianggap penting agar penanganan TB dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan terintegrasi.
“Ketika pembentukan Desa Siaga ini sudah terlaksana, kami akan terus memantau dan mengevaluasinya secara berkala, mungkin setiap minggu atau tiga kali dalam sepekan melalui evaluasi administratif,” terangnya.
Wiyagus berharap agar pembentukan Desa Siaga TB dapat segera terealisasi di Pangandaran. Ia menegaskan bahwa komitmen dari para pimpinan di tingkat kabupaten dan desa merupakan elemen krusial dalam upaya memperkuat penanganan TB.