Programme International Student Assessment (PISA) 2025, yang dirilis awal September 2026, mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, sains, serta asesmen baru, computational problem solving (CPS). Hasil studi internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini memberikan gambaran kinerja sistem pendidikan suatu negara dan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Dalam PISA 2025, skor Indonesia menunjukkan sedikit perubahan dari periode sebelumnya. Matematika tercatat 364 poin (turun 2 poin), membaca 365 poin (naik 7 poin), dan sains 389 poin (naik 6 poin). Asesmen baru, CPS, menjadi yang tertinggi dengan 427 poin. Survei ini melibatkan 14.168 siswa dari 419 sekolah di seluruh Indonesia, mewakili sekitar 3,995 juta siswa berusia 15 tahun.
Meskipun ada kenaikan pada skor membaca dan sains, sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan masih menghadapi tantangan signifikan. Peringkat Indonesia secara global masih tergolong rendah, dan di kawasan ASEAN, Indonesia menempati posisi keenam dari delapan negara yang berpartisipasi.
Guru besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra Msi, menilai rendahnya skor PISA mencerminkan belum terintegrasinya kebijakan pendidikan dengan baik. Ia juga menyoroti lemahnya kemampuan negara dalam mengatasi persoalan pendidikan.
“Menurunnya skor PISA dapat dibaca sebagai stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Selain itu, siswa kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi. Seperti media digital dan kecerdasan buatan (AI), yang memudahkan proses belajar. Tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar secara serius dan mendalam,” tutur Prof Tuti, dikutip dari laman resmi kampus, Kamis (24/9/2026).
Prof Tuti juga menekankan pentingnya partisipasi lingkungan sosial yang optimal, meliputi peran orang tua, iklim sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dukungan, materi, serta pengetahuan yang bermakna dari lingkungan sekitar sangat krusial bagi peningkatan kualitas belajar siswa.
“Keluarga berperan memberikan dukungan belajar kepada anak. Sementara itu, iklim belajar di sekolah perlu mendorong siswa berpikir kritis, inovatif, dan kreatif melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk membentuk siswa yang berkualitas,” jelasnya.
Selain itu, perubahan sosial dan teknologi yang sangat pesat, menurut Prof Tuti, dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar secara serius, meskipun kemudahan belajar justru semakin terbuka lebar.
Menanggapi temuan ini, OECD merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup pemerataan akses, fasilitas, dan sarana pembelajaran, khususnya di wilayah terpencil, terluar, terdalam, dan terisolasi.
“Proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, seharusnya berfokus pada aspek-aspek dasar seperti kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan digital, dan pemecahan masalah yang kolaboratif. Selain itu, transformasi kurikulum, inovasi model-model pembelajaran yang responsif dan inovatif, serta pemerataan akses dan fasilitas belajar di Indonesia harus menjadi prioritas,” pungkas Prof Tuti.