JAKARTA – Pemerintah mewacanakan penggratisan biaya perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, wacana ini mendapat sorotan dari Guru Besar Universitas Airlangga (Unair). Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut belum tentu efektif dalam menghapus ketimpangan di dunia pendidikan tinggi.
Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair, Prof. Dr. Tuti Budirahayu, M.Si., menyatakan bahwa gagasan kuliah gratis patut diapresiasi sebagai sarana pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, hal ini dapat menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan tinggi.
“Gagasan kuliah gratis dapat menjadi instrumen pemerataan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling tidak beruntung mengakses pendidikan tinggi. Seperti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi,” ujarnya dalam laman Unair, Minggu (12/10/2026).
Tidak Menghapus Ketimpangan Pendidikan
Meskipun memiliki potensi meratakan akses, Prof. Tuti menegaskan bahwa menggratiskan biaya kuliah tidak serta-merta akan menghapus ketimpangan. Ia berpendapat, mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan finansial yang lebih baik justru akan lebih diuntungkan dari kebijakan ini.
“Sebaliknya, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas bawah, kondisinya mungkin akan sama saja. Artinya, pendidikan tinggi gratis tidak dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan pendidikan,” tegasnya. Ia menambahkan, jika berkaca dari kebijakan sekolah gratis dari jenjang SD hingga SMA, kebijakan kuliah gratis tidak sepenuhnya gratis. Biaya operasional pendidikan tinggi dinilai sangat bervariasi.
Solusi Alternatif untuk Pemerataan Pendidikan
Sebagai alternatif, Prof. Tuti mengusulkan tiga solusi yang dinilainya lebih menyasar pada akar persoalan pemerataan pendidikan tinggi:
- Pemerataan Akses Pendidikan Dasar hingga Menengah: Pemerintah dapat mengalokasikan dana yang direncanakan untuk kuliah gratis untuk memperbaiki, membenahi, dan meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
- Perbanyak Skema Beasiswa: Ia juga menyarankan pemerintah untuk memperluas skema beasiswa atau subsidi bagi mahasiswa yang berasal dari kondisi ekonomi terbatas. Tujuannya agar manfaat pendidikan gratis dapat dinikmati secara lebih adil.
- Kebijakan yang Berfokus pada Kesetaraan dan Keadilan: Pendidikan tinggi gratis perlu didukung oleh kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan akan memastikan hak pendidikan yang sama bagi semua mahasiswa, sementara keadilan akan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa.
“Agar mahasiswa kurang beruntung dapat mencapai kualitas lulusan yang setara,” pungkasnya.
Komentar