JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas strategi penanganan rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini melibatkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pengembang properti.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026). Mendagri Tito Karnavian menyatakan, “Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PUPR, (bisa dibantu) dengan Bapak-Bapak (developer) sekalian.”
Pemerintah tengah melakukan pendataan yang presisi terhadap jumlah rumah yang mengalami kerusakan, diklasifikasikan menjadi kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mendagri menjelaskan bahwa mayoritas penanganan kerusakan rumah akan menggunakan skema in situ, yang berarti pembangunan kembali dilakukan langsung di lokasi semula.
Gempa tersebut dilaporkan berdampak pada sekitar delapan kabupaten di NTT, menyebabkan kerusakan pada rumah, gedung pemerintahan, sekolah, serta fasilitas publik seperti jalan dan jembatan. Proses rekonstruksi rumah belum dapat segera dilaksanakan karena beberapa wilayah masih berpotensi mengalami guncangan susulan. Pembangunan akan dimulai setelah kondisi dinilai stabil, dengan dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” ujar Tito.
Mendagri menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai dasar utama penanganan dan rekonstruksi. Pendataan dilakukan secara rinci per nama dan alamat (by name by address), melibatkan kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. Pendataan ini juga harus mengikuti petunjuk teknis dari BNPB terkait klasifikasi tingkat kerusakan.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkapnya.
Selain fokus pada perbaikan rumah, Tito menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang masih tinggal di tenda menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan untuk mengantisipasi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” tutupnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan dari berbagai perusahaan pengembang properti.