Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mendesak pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada desa-desa wisata yang telah berhasil mencapai status Desa Wisata Mandiri. Menurutnya, desa wisata yang telah berkembang perlu mendapatkan penguatan agar mampu meningkatkan daya saing dan menjadi contoh bagi daerah lain.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9/2026).
Rahmawati menekankan bahwa keberhasilan desa wisata dalam melewati berbagai tahapan, mulai dari Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri, harus diiringi dengan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Ia mendorong agar ada indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan skema insentif bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola serta memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat. Dukungan ini tidak selalu harus dalam bentuk bantuan langsung.
Menurut Rahmawati, pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui berbagai cara, seperti promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Nglanggeran, Rahmawati juga menerima aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur pendukung, salah satunya penerangan jalan. Ia memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan dikawal melalui Komisi VII DPR RI.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran sebagai salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran desa wisata dinilai mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas, tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, hingga berbagai usaha masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pembangunan sektor pariwisata tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tutup Rahmawati.