JAKARTA – Wacana kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang rencananya diberlakukan mulai 2027 mendatang memunculkan perdebatan publik. Namun, benarkah Kurikulum Merdeka mengharuskan semua murid naik kelas? Pengamat pendidikan Itje Chodidjah menegaskan bahwa selama ini tidak pernah ada aturan yang melarang sekolah untuk tidak menaikkan siswa ke jenjang berikutnya.
“Selama ini tidak pernah ada aturan yang melarang anak nggak naik kelas tuh nggak ada. Jadi, coba ditelusuri nggak pernah ada,” tutur Itje kepada detikEdu melalui pesan singkat, Sabtu (10/10/2026). Ia menyoroti penafsiran masyarakat yang keliru mengenai Kurikulum Merdeka.
Menurut Itje, pemahaman bahwa Kurikulum Merdeka berarti seluruh murid wajib naik kelas adalah tidak tepat. Kekeliruan ini muncul karena masyarakat tidak membaca dan memahami isi kurikulum secara menyeluruh. “Kalau ngga tahu isinya, jangan mengasumsikan bahwa Kurikulum Merdeka menyebabkan sekolah menaikkan semua anak. Nggak ada,” ujarnya.
Itje menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka berlandaskan peraturan yang sama dengan kurikulum sebelumnya, seperti Kurikulum 2006-2013 atau KTSP. Di dalamnya, sekolah memang diizinkan membuat kurikulum sendiri, namun harus tetap berbasis pada kompetensi nasional yang telah ditetapkan.
“Ini yang seharusnya menjadi pemikiran, bagaimana sekolah mencacah dari kompetensi nasional yang diharapkan menjadi tujuan pembelajaran yang terstruktur dan berurutan, sehingga memampukan anak murid,” sambungnya. Ia menekankan bahwa kata ‘merdeka’ dalam kurikulum tidak berarti anak dibebaskan dari segala aturan, termasuk dalam proses kenaikan kelas.
Pendidikan di Indonesia, menurut Itje, masih menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sejak tahun 2003. KBK tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pencapaian kompetensi. “Nah, apakah sudah dipastikan bahwa setiap guru kita mampu mencapai kompetensi yang ada sebelum guru cuma bisa bilang bahwa anak-anak harus diberi hukuman untuk tidak naik kelas?” katanya.
Ia menilai penyampaian wacana kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas di acara besar terasa seperti kemunduran. Pemerintah perlu melihat pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada satu aspek. “Mengumumkan hal yang akan merugikan anak, kok kaya ada selebrasi gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang merupakan kemunduran. Tidak melihat pendidikan secara keseluruhan, tidak melihat apakah delapan setandar (8 standar nasional pendidikan Indonesia) ini terpenuhi atau tidak,” ujarnya.
Itje mengaku kaget mendengar wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kebijakan anak tak otomatis naik kelas mulai 2027. Ia mengingatkan agar Kemendikdasmen tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan yang bisa berdampak buruk pada anak. Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan murid tidak naik kelas, dan itu tidak selalu karena ketidakmampuan anak.
“Tidak karena anaknya bodoh, tetapi karena mungkin ekosistem sekolah yang kurang sehat juga menyumbang sangat besar terhadap kegagalan anak,” ungkap Itje. Ekosistem sekolah yang kurang sehat, lanjutnya, bisa terjadi ketika guru tidak memahami muridnya dan mengajar sesuai keinginan tanpa analisis mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan siswa.
Guru juga wajib memahami kurikulum yang dipakai dan tujuan pembelajarannya. Itje menyoroti belum adanya indikator yang pasti mengenai kompetensi guru dalam menguasai dan menyampaikan materi secara tepat kepada murid. Hal ini penting sebelum memutuskan seorang anak tidak layak naik kelas.
Selain peran guru, Itje juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam proses belajar guru. Guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. “Gurunya diberi kesempatan untuk belajar nggak? Agar supaya ketika masuk kelas bisa memastikan bahwa semua anak punya kesempatan belajar. Bukan hanya ngajarin anak-anak yang sudah pinter aja,” tegas Itje.
Komentar