PADANG – Pemulihan infrastruktur sumber daya air di Kota Padang, Sumatera Barat, pascabencana telah mencapai angka 92 persen. Fokus penanganan selanjutnya diarahkan pada kawasan Batang Kuranji-Maransi guna memulihkan fungsi sungai sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman banjir yang berulang.
Selama masa tanggap darurat, berbagai pekerjaan fisik telah dilakukan, meliputi pengerukan sedimentasi, pemulihan aliran sungai, serta perbaikan pengendalian banjir di sejumlah titik yang terdampak. Kini, pekerjaan tersebut berlanjut ke tahap transisi yang dijadwalkan hingga Desember 2026.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V mencatat total ada 43 titik penanganan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sebanyak 56 paket pekerjaan telah diusulkan. Dari jumlah tersebut, 16 paket sudah terkontrak, sementara 40 paket lainnya masih dalam proses pengadaan.
Pekerjaan fisik permanen ditargetkan mulai terkontrak pada November 2026. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait penyelesaian desain, proses tender, pembebasan lahan, serta pembagian kewenangan penanganan.
Khusus di Batang Kuranji, pengerukan sedimentasi pada bagian hilir telah berjalan menggunakan anggaran reguler BWS Sumatera V. Penanganan di bagian hulu juga perlu dilanjutkan melalui pembangunan prasarana pengendali sedimen untuk mengurangi masuknya material ke aliran sungai.
“Batang Kuranji memerlukan normalisasi sedimentasi dan penanganan Sabo Dam di bagian hulu,” ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Posko Nasional Satgas PRR Brigjen Pol Yopie Indra Prasetyo Sepang dalam laporannya pada Sabtu (19/9/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan dukungan untuk penanganan Batang Kuranji dengan menambah Transfer ke Daerah senilai sekitar Rp4 miliar. Namun, dukungan ini masih perlu ditingkatkan mengingat total kebutuhan penanganan kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp86 miliar.
Selain Batang Kuranji, kebutuhan penanganan untuk Batang Guo, Batang Maransi, Banda Luruh, serta kolam retensi Air Pacah-Maransi akan diusulkan melalui pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Kebutuhan penanganan kawasan Maransi-Air Pacah dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp998 miliar.
Pembaruan R3P ini juga akan mencakup dampak banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026. Pemerintah Kota Padang bersama BWS Sumatera V perlu menyiapkan data pendukung yang menghubungkan kejadian tersebut dengan rangkaian dampak bencana akhir November 2025. Hal ini agar usulan dapat dibahas dalam pembaruan Rencana Induk pada Oktober 2026.
Selain fokus pada pengendalian banjir, kesiapan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang juga menjadi perhatian. Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 340 unit huntap yang akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 138 unit pada 2026, diikuti 202 unit pada tahap berikutnya.
Pembangunan 202 unit tambahan ini masih memerlukan dukungan anggaran untuk pematangan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas. Kebutuhan ini akan diusulkan dalam pembaruan R3P dan Rencana Induk (Renduk).
Sementara itu, untuk skema huntap mandiri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyetujui bantuan untuk 23 unit rumah. Pemerintah daerah mengusulkan tambahan enam unit, sehingga total menjadi 29 unit. Saat ini, satu rumah telah selesai dibangun dan sudah ditempati oleh penerima selama dua bulan terakhir.