Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan tanggapan mengenai anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis jenjang TK hingga SMA/SMK di sekolah negeri. Ia menyatakan bahwa pembahasan anggaran untuk kebijakan tersebut belum dilakukan.
Mu’ti menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran kebijakan pendidikan gratis ini akan dilakukan di kemudian hari, mengingat saat ini masih ada berbagai perubahan dalam struktur anggaran. “Belum dibahas (anggaran pendidikan gratis). Ya, nanti akan ada pembahasan lagi karena masih ada perubahan anggaran,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).
Meskipun demikian, Mu’ti memastikan bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kebijakan ini. Ia juga menyoroti adanya pengajuan penambahan anggaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) untuk program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). “Yang jelas akan ada penambahan. Untuk Dikti kan ada penambahan, Pak Menteri (Brian Yuliarto) sudah menyampaikan kan, kemudian mungkin dari kami juga ada usulan penambahan anggaran. Sehingga, finalnya nanti akan dibicarakan dengan DPR,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kesamaan anggaran dengan usulan Kemendikdasmen untuk mewujudkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis jenjang SD-SMP negeri/swasta, Mu’ti menegaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan putusan MK tersebut juga sedang diusulkan. “Itu termasuk yang kita usulkan,” tegasnya.
Estimasi Anggaran Pendidikan Gratis Versi DPR
Sebelumnya, terdapat beberapa perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan Kemendikdasmen untuk mewujudkan pendidikan gratis jenjang TK-SMA di sekolah negeri. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, pernah menyampaikan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan jenjang SD dan SMP negeri.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada Senin (21/9/2026), Esti Wijayati menyatakan bahwa Komisi X DPR mendukung penuh komitmen Presiden untuk membebaskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi. “Kalau di Dikdasmen, SD-SMP gratis itu Rp 300 triliun lebih. Rp 300 triliun lebih itu total,” kata Esti.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam rapat yang sama menyampaikan bahwa biaya untuk menggratiskan biaya kuliah membutuhkan hampir Rp 93,7 triliun. Angka ini diperuntukkan bagi 2.833.169 mahasiswa di perguruan tinggi negeri, baik vokasi maupun akademik (D3, D4, dan S1). “Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik untuk vokasi maupun akademik. Jadi D3, D4, dan S1,” ujar Brian.
Namun, dalam rapat yang berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, memaparkan perkiraan anggaran yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan gratis ini mungkin baru dapat terealisasi pada tahun 2028. Kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis SD, SMP, dan SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun, sementara untuk perguruan tinggi sekitar Rp 92 triliun, sehingga totalnya hampir Rp 302 triliun. “Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp 210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp 302 triliun. Nah kita coba pilot project Rp 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” kata Said.
Anggaran yang dibutuhkan Kemendikdasmen untuk menjalankan keputusan MK terkait SD-SMP negeri/swasta gratis sempat disampaikan oleh Mendikdasmen Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Senin, 21 September 2026. Dalam rapat tersebut, Menteri Mu’ti membeberkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 306,51 triliun.