Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa program pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi kemungkinan baru dapat terealisasi pada tahun 2028. Menurutnya, pemerintah dan DPR masih dalam tahap pemetaan kebutuhan anggaran untuk program ambisius tersebut.
Said Abdullah menjelaskan bahwa estimasi sementara kebutuhan anggaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp 210 triliun. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, perkiraan kebutuhannya adalah Rp 92 triliun. Dana yang baru dianggarkan di Banggar untuk SD-SMP saat ini baru mencapai Rp 5 triliun, dengan komitmen penuh pada 2028.
“Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp 5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pelaksanaan program pendidikan gratis ini direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Said menilai pendekatan bertahap penting untuk memastikan persiapan dan tata kelola anggaran yang matang.
“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp 210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp 302 triliun. Nah kita coba pilot project Rp 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” jelasnya lebih lanjut.
Ia memprediksi bahwa pada tahun 2028, cakupan program ini dapat dimulai dari 60%-75%, dengan target 100% pada tahun berikutnya. Said menekankan pentingnya realisme dalam penerapan program ini.
“(Baru bisa terealisasi) 2028, Insyaallah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal,” kata Said. “Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60% 75% dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100%. Saya ingin mencoba realistis,” sambungnya.
Selain itu, Said menambahkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait tenaga pendidik, termasuk penarikan guru-guru ke pusat.
“Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran program pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) gratis. Tim ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat: Pak Mensesneg, Pak Menag, dan lain-lainnya ya, Menteri Keuangan tentu juga,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tim khusus tersebut diharapkan segera bekerja dan memberikan hasil perhitungan anggaran dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan selanjutnya dalam implementasi program.