JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa mendatang. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa badan baru ini memiliki perbedaan signifikan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibubarkan pada tahun sebelumnya.
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa usulan pembentukan BPGMN datang darinya kepada Presiden. “Justru saya yang mengusulkan kepada Pak Presiden, dulu kita punya BRGM dengan otoritas yang terbatas ya,” ujar Raja Juli usai rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan lahan gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Raja Juli, BRGM sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang kini menjadi bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berbeda dengan BRGM, BPGMN akan beroperasi langsung di bawah kendali Presiden.
“Dulu BRGM itu semacam salah satu dirjennya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi kalau rapat di Komisi IV DPR itu ada BRGM duduk di samping. Saya masih mengalami itu. Nanti dia langsung tidak di bawah KLHK, tidak di bawah Kementerian Kehutanan, tapi langsung di bawah Presiden,” jelasnya.
BPGMN akan memiliki tugas pencegahan karhutla yang berfokus langsung di tingkat desa. Badan ini juga akan mengintegrasikan peran berbagai ahli, termasuk kalangan akademisi.
“Berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa ya. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya, secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api,” ujar Raja Juli.
Ia menambahkan, BPGMN akan diisi oleh para profesional dan ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem mangrove. Tujuannya adalah agar mangrove dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistemnya.
“Nanti diisi oleh profesional dan para ahli yang tadi hadir, yang betul-betul mengerti soal mangrove ya, dan bagaimana kemudian ke depan mangrove ini menjadi sumber kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistemnya dengan lebih baik,” lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta akademisi telah menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diundang presiden untuk mengikuti ratas yang membahas penanganan lahan gambut.
“Hari ini kita diundang untuk membahas masalah gambut. Jadi gambut ini ada dua hal. Pertama tentu masalah karhutla yang harus kita selesaikan. Yang kedua adalah bagaimana sustainable use dari gambut,” kata Kepala BRIN Arif Satria saat tiba di Istana, Kamis siang.
Para pakar dan akademisi yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Bagus Muljadi (Nottingham University), Azwar Maas (UGM), Zakaria Amsari (Universitas Tanjungpura), Haris Gunawan (UNRI), Darmae Nasir (Universitas Palangka Raya), Henrik Segah (Universitas Palangka Raya), Yulianto S. Nugroho (UI), Asmari Saad (Universitas Jambi), Puji Lestari (ITB), Indratmo Soekarno (ITB), Made Hesti Lestari (BRIN), Ahmad Kurnain (Universitas Lambung Mangkurat), Bambang Kun Cahyono (UGM), Sigit Sutikno (UNRI), Ati Dwi Nurhayati (IPB), Muhammad Agung Santoso (UI), serta Elham Sumarga (ITB).