JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah memfokuskan upaya pemulihan terpadu di kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi. Prioritas utama meliputi penyediaan hunian yang aman bagi warga serta perbaikan akses yang menghubungkan masyarakat dengan fasilitas penting seperti sekolah, layanan kesehatan, dan lahan pertanian. Upaya ini mencakup penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), pembangunan jembatan, dan penanganan aliran sungai guna memfasilitasi kembalinya aktivitas warga pasca-bencana hidrometeorologi.
Meskipun sejumlah layanan darurat telah beroperasi, seperti hunian sementara (huntara) di lokasi yang lebih tinggi, kegiatan belajar mengajar yang tetap berlangsung, dan Puskesmas Lokop darurat yang telah beroperasi sejak awal 2026, penguatan fasilitas permanen dan akses yang memadai menjadi langkah krusial selanjutnya. Kebutuhan akses sangat mendesak, mengingat warga dari lokasi huntara masih harus menyeberangi sungai, termasuk anak-anak yang menuju sekolah.
Oleh karena itu, pembangunan huntap di kawasan relokasi akan disiapkan bersamaan dengan pembangunan jalan dan jembatan masuk. Tujuannya adalah agar hunian yang nantinya tersedia dapat secara utuh mendukung seluruh kebutuhan keluarga. Proses penyelesaian pembayaran lahan untuk kelanjutan pembangunan ini masih dalam tahap pemrosesan di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penetapan harga lahan dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang juga membutuhkan rekomendasi dari Badan Geologi serta kepastian bahwa lokasi tersebut berada di luar zona merah bencana dan kawasan hutan lindung.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memberikan dukungan penuh untuk penyelarasan penanganan. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian, akses, dan layanan dasar dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, dalam laporannya menyatakan, “Huntap Ujung Karang dan Umah Sunti dikerjakan bersama jembatan dan jalan masuk.” Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam pemutakhiran Rencana Induk tahun anggaran 2027.
Penanganan ini direkomendasikan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Penguatan akses juga mencakup perbaikan koridor menuju Lokop, yang memerlukan penanganan sedikitnya enam titik longsor dan empat jembatan Bailey. Perbaikan jalur ini sangat penting untuk memudahkan mobilitas warga serta mendukung pengiriman kebutuhan masyarakat dan material pembangunan.
Selain pemulihan konektivitas, penanganan aliran sungai menjadi komponen vital untuk melindungi permukiman dan mengembalikan fungsi lahan pertanian. Alur sungai yang telah bergeser ke kawasan kampung dan lahan pertanian memerlukan normalisasi, pembersihan material kayu, serta pembangunan tanggul atau bangunan penahan. Diharapkan, penyelesaian pekerjaan ini akan mendukung para petani untuk kembali mengolah lahan mereka dengan risiko kerusakan yang lebih terkendali.
Pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari persiapan untuk menunjang kehidupan di kawasan tersebut. Rehabilitasi SDN 1 Lokop memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait penyelesaian status sekitar 500 meter persegi lahan milik TNI/Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sementara itu, pembangunan Puskesmas Lokop permanen direncanakan pada tahun 2027 untuk melanjutkan pelayanan yang saat ini masih menggunakan fasilitas darurat.
Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,76 miliar atau 21,92 persen dari pagu Rp53,64 miliar, berdasarkan rapat koordinasi pada 21 September 2026. Percepatan pelaksanaan kegiatan terus didorong melalui rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, penyatuan kanal pelaporan, serta penetapan target yang jelas bagi perangkat daerah yang belum mencatat realisasi.