Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memetakan potensi wilayah masing-masing. Langkah ini krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 8 persen. Menurut Bima Arya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata-mata bergantung pada belanja pemerintah, melainkan juga pada kemampuan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi yang selaras dengan potensi yang dimiliki.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.
Dalam rapat tersebut, Bima Arya menggarisbawahi bahwa realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk menjelaskan fluktuasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bima Arya menambahkan bahwa terdapat berbagai komponen lain yang dapat dikembangkan oleh Pemda untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan daerah yang berhasil membangun ekosistem ekonomi serta mendorong hilirisasi pangan. Upaya semacam itu dinilai mungkin dilakukan bahkan jika daerah memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), terus berupaya mendorong pertukaran pengalaman antar daerah melalui berbagai forum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah berjalan dan menjadikannya pembelajaran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima Arya menilai capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel yang melampaui rata-rata nasional, serta inflasi yang terkendali, merupakan modal yang berharga. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terdistribusi lebih merata dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.