Survei Poltracking Indonesia menunjukkan Partai Gerindra memimpin elektabilitas partai politik dengan 23,2%, disusul PDIP dan Golkar. Temuan dirilis 23 September 2026.
Wacana revisi ambang batas parlemen terus mengemuka. Sejumlah partai politik mengusulkan angka ideal berkisar antara 5% hingga 7%.
Partai NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen demi tata kelola demokrasi yang lebih baik, meski elektabilitas partai saat ini belum mencapai angka tersebut.
Bambang Soesatyo menilai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% dalam revisi UU Pemilu dapat menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat efektivitas parlemen.
PKS menilai ambang batas parlemen 5% masuk akal. Mardani Ali Sera mengusulkan dua mekanisme untuk menampung suara terbuang.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempermasalahkan usulan ambang batas parlemen 5%, namun menekankan pentingnya menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat dan meminimalkan suara terbuang.
Partai politik koalisi pemerintah bertemu membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, termasuk ambang batas parlemen. PDIP menegaskan UU Pemilu adalah milik publik.