DPR: RUU Omnibus Law Keuangan Belum Mendesak, UU P2SK Sudah Cukup
Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai belum perlu membentuk RUU Omnibus Law Sektor Keuangan baru karena UU P2SK sudah mencakup berbagai aspek penting.
Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai belum perlu membentuk RUU Omnibus Law Sektor Keuangan baru karena UU P2SK sudah mencakup berbagai aspek penting.
Komisi III DPR RI tegaskan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas super. Pembahasan terus dilanjutkan bahkan saat masa reses untuk menyerap aspirasi publik.
DPR RI sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria. Ketahui 15 poin krusial yang mengatur kepemilikan, penyelesaian konflik, dan kelembagaan agraria.
DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Ini substansi utamanya.