Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi nasional sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, capaian inflasi di tingkat nasional merupakan agregat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Tito menjelaskan, pengendalian inflasi di daerah menjadi langkah krusial karena dinamika harga, terutama komoditas pangan, dapat berubah dengan cepat. Pemantauan perkembangan harga secara berkala diperlukan agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait terus memonitor pengendalian inflasi di daerah. Setiap minggunya, digelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas komponen utama inflasi, seperti volatile food, administered prices, dan core inflation.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata Tito.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dipaparkan pula faktor-faktor penyebab kenaikan harga komoditas di daerah. Jika suatu daerah mengalami kenaikan harga secara berturut-turut, Kemendagri akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan langsung kondisi di lapangan.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana … Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ungkap Tito.
Tito juga memaparkan upaya pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di sektor keuangan dan pelayanan publik daerah. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus memperkuat digitalisasi dengan memanfaatkan data kependudukan. Data Dukcapil diintegrasikan dengan kementerian/lembaga lain untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Sebagai contoh, data Dukcapil dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi data penerima. Upaya ini bertujuan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran penerima manfaat yang lebih akurat.
“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen (penerima bantuan) enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta para pihak terkait lainnya.