JAKARTA – Ketaatan masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak memberikan dampak signifikan pada sektor pendidikan. Hampir satu juta siswa di jenjang SMA dan SMK di wilayah tersebut kini dapat menikmati layanan pendidikan gratis berkat dana yang bersumber dari pajak daerah.
Bantuan pendidikan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pembiayaan listrik dan air di lingkungan sekolah, pembangunan fasilitas fisik seperti ruang kelas baru, hingga penyediaan kelengkapan sekolah lainnya. Total alokasi dana yang digelontorkan mencapai Rp1,2 triliun, dan ini merupakan tambahan di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan sertifikasi guru.
Program ini juga menjangkau 31.663 siswa yang terdaftar di SMA dan SMK swasta melalui skema Sekolah Swasta Kerjasama (SSK). Para siswa ini adalah mereka yang tidak berhasil lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam keterangannya pada Kamis (24/9/2026), menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis ini sepenuhnya ditopang oleh kontribusi para wajib pajak di Jawa Barat. “Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” ujarnya.
Lebih lanjut Dedi merinci alokasi dana pendidikan untuk tahun 2026 yang mencapai Rp73 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp150.000 per bulan untuk siswa SMA dan Rp175.000 per bulan untuk siswa SMK. Selain itu, dana pajak masyarakat juga dialokasikan untuk membayar uang pangkal atau sumbangan pendidikan di sekolah swasta senilai Rp1,5 juta per tahun per siswa.
Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Pemprov Jabar menyediakan bantuan senilai Rp1,8 juta per siswa per tahun. Bantuan ini meliputi seragam, tas, sepatu, dan buku pelajaran. Sebanyak 38.887 siswa menjadi penerima manfaat program ini, dengan total dana yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar sebesar Rp70 miliar.
Perhatian khusus juga diberikan kepada siswa yang berisiko putus sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu membayar iuran bulanan bagi 117.457 murid. Setiap siswa tersebut menerima bantuan pembayaran iuran bulanan sebesar Rp600.000 per tahun.
Dedi Mulyadi turut mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap pembangunan di Jawa Barat, khususnya di sektor pendidikan, dengan senantiasa taat membayar pajak.