JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 5,4 juta pekerja informal di wilayahnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2027. Angka ini merupakan peningkatan signifikan, yaitu lima kali lipat dibandingkan target 1 juta pekerja informal pada tahun 2026.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jabar akan menanggung seluruh biaya premi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal tersebut. Program ini mencakup berbagai profesi, termasuk petani, nelayan, buruh bangunan, sopir ojek online dan pangkalan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, dan kuli bangunan.
Untuk dapat mengakses program bantuan ini, para pekerja informal harus berusia antara 18 hingga 64 tahun dan termasuk dalam kategori desil 1 hingga 4. “Agar pekerja informal bisa langsung mengakses kepesertaan asuransi ini, silahkan akses fitur Asuransi Aing di aplikasi Sapawarga,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya pada Kamis (24/9/2026).
Manfaat yang akan diterima oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat beragam. Pekerja informal yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan medis gratis. Sebagai contoh, seorang pekerja di Bekasi telah merasakan manfaat ini dengan menerima pengobatan senilai Rp 500 juta setelah mengalami kecelakaan kerja.
Selain perlindungan saat kecelakaan kerja, program ini juga memberikan jaminan kematian. Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp 42 juta jika kematian disebabkan oleh faktor di luar kecelakaan kerja. Namun, jika kematian terjadi akibat kecelakaan kerja, santunan yang diberikan adalah 48 kali upah peserta. Selain itu, dua anak dari pekerja yang meninggal juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan.
Dedi Mulyadi berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya dalam melindungi kepala keluarga dan anggota keluarganya. Ia memproyeksikan total warga Jabar yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui fasilitasi Pemprov Jabar dapat mencapai 17 juta anggota keluarga.