JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai konflik yang sempat terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan Bupati Masinton Pasaribu. Mendagri telah melakukan mediasi dan menekankan agar perbedaan politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat, terutama dalam penanganan bencana.
“Prinsip dasar saya sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik memengaruhi penanganan masalah bencana,” ujar Tito usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Tito menyoroti situasi bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah. Ia mengungkapkan bahwa jika ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif yang berujung pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rakyat yang akan menjadi korban. “Di sana kan lagi ada bencana. Belum selesai, banjir lagi,” katanya.
Ia juga mencontohkan pembangunan Sabo DAM yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR). Pembangunan tersebut mendesak dilakukan mengingat banjir yang kembali melanda, seperti yang terjadi tiga bulan lalu di Kecamatan Tukka, di mana wilayah tersebut tertutup lumpur.
Konflik antara Pemda dan DPRD dikhawatirkan dapat memengaruhi realisasi anggaran. Tito menyebutkan bahwa Presiden telah memberikan anggaran sebesar Rp 123 miliar pada tahap pertama di bulan April, dan tambahan Rp 14 miliar di bulan Agustus. Namun, ia mendengar realisasi anggaran tersebut masih kecil, salah satunya disebabkan oleh perdebatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Nah, masyarakat mengungsi lagi, sudah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya. Anggaran sudah diberikan oleh Bapak Presiden Rp 123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi Rp 14 miliar. Tapi jangan sampai ini kemudian, saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR,” ungkapnya.
Mendagri menegaskan bahwa ia telah melakukan mediasi antara Pemda dan DPRD Tapteng. Ia berharap agar legislatif dan eksekutif dapat bersatu dalam menghadapi permasalahan kebencanaan. “Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu,” tutupnya.