Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya penanganan darurat kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan air yang memadai guna menjaga produktivitas sektor pertanian serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah musim kemarau yang masih berlangsung.
Hingga 24 September 2026, Kementerian PUPR telah menangani 3.288 lokasi terdampak kekeringan. Penanganan tersebut mencakup 358 lokasi di area persawahan, 2.553 lokasi di kawasan permukiman, dan 377 lokasi yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui berbagai upaya tersebut, Kementerian PUPR berhasil menyelamatkan 141.440 hektare lahan pertanian dari ancaman gagal tanam dan gagal panen. Selain itu, kebutuhan air bersih bagi 1,75 juta jiwa terpenuhi dengan total penyaluran air bersih mencapai 48,9 juta liter. Dukungan air juga diberikan untuk membantu penanganan karhutla.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya penanganan kekeringan dan ancaman kebakaran yang dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu. Ia menyatakan bahwa ketersediaan air menjadi fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/9/2026).
Untuk sektor pertanian, Kementerian PUPR melakukan pemompaan air sungai ke sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, pembuatan saluran darurat, serta pengaturan distribusi air. Teknologi irigasi hemat air juga diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan air. Dari 358 lokasi penanganan di area pertanian, 272 lokasi telah selesai dan 86 lokasi masih dalam proses penanganan.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat, dari total 2.553 lokasi penanganan di area permukiman, sebanyak 2.077 lokasi telah diselesaikan, dan 476 lokasi masih dalam penanganan. Upaya pemenuhan kebutuhan air masyarakat dilakukan melalui pengerahan mobil tangki, penyediaan hidran umum, pembangunan sumur bor, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan air minum.
Seluruh upaya penanganan ini dikawal oleh Satuan Tugas Antisipasi El Nino yang secara rutin memantau kondisi bendungan, embung, dan jaringan irigasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan sumber air yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan mengantisipasi dampak kekeringan yang diprediksi berpotensi berlangsung hingga November 2026.
“Kementerian PUPR akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian,” ujar Dody. Ia menambahkan bahwa penanganan terus dievaluasi agar dukungan yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan wilayah.
Pelaksanaan penanganan kekeringan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah (pemda), serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyediakan air dan membangun sumur bor. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi selama periode kemarau.
Kementerian PUPR terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Pihak yang membutuhkan dukungan air dapat mengajukan permohonan melalui balai-balai teknis Kementerian PUPR di wilayah masing-masing. Masyarakat juga dapat menghubungi Kementerian PUPR melalui Kanal Pelaporan Bencana di Call Center 158 ext 4, atau melalui WhatsApp Center di nomor 0815-1000-0158.