JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap daerah yang masih menghadapi kenaikan harga pangan. Langkah ini krusial untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan memastikan intervensi pemerintah benar-benar efektif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang juga membahas Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pengendalian harga pangan merupakan aspek vital yang bersinggungan langsung dengan daya beli masyarakat.
Rakor pengendalian inflasi yang telah mencapai ratusan kali pelaksanaan ini akan terus berlanjut sebagai komitmen Kemendagri dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah. “Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan, tetap stabil sehingga kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik agar daya beli masyarakat juga terjaga,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama dengan inflasi 0,57 persen, dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Kondisi serupa terpantau di beberapa provinsi. Sulawesi Utara dan Gorontalo mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing 12,45 persen dan 10,25 persen. Komoditas yang memicu kenaikan harga di kedua provinsi ini mencakup cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Menyikapi hal tersebut, Tomsi meminta agar upaya intervensi pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan harus diikuti dengan evaluasi hasil yang konkret. Ia mengusulkan agar daerah penerima bantuan kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk mengukur dampak bantuan terhadap pengendalian harga.
Perum Bulog juga menjadi sorotan, di mana masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat, melaporkan harga beras yang masih tinggi. Tomsi meminta Bulog segera berkoordinasi dengan daerah-daerah tersebut untuk mengidentifikasi akar permasalahan belum turunnya harga beras.
Tomsi mengapresiasi upaya stabilisasi yang telah dilakukan Bulog, namun menekankan bahwa efektivitas intervensi harus terukur dari dampaknya di lapangan. “Upaya-upayanya sudah oke, sudah bagus, saya sangat menghargai. Tapi kita tidak bisa hanya melihat upaya yang sudah baik jika hasilnya belum baik. Nah, ini harus dicari penyebabnya,” ungkapnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kerjasama seluruh pihak sangat diharapkan agar upaya pengendalian inflasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya. Masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya agar hal ini betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkasnya.