Juru parkir (jukir) di kawasan Alun-alun Kidul Yogyakarta, Supriyo, menyatakan telah mengembalikan sejumlah uang kepada pihak pengelola food truck menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) di media sosial. Supriyo juga mengklaim sebelumnya telah ada kesepakatan terkait biaya parkir dengan pihak restoran.
Pengakuan ini disampaikan Supriyo saat ditemui oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, yang melakukan peninjauan ke Alun-alun Kidul pada Jumat (18/9/2026) malam.
“Perjanjiannya itu ketemunya mau di Polsek. Polsek telepon saya, ‘ya pak saya ke Polsek’, tapi (resto) Bolosego malah ndak hadir. Akhirnya ditransfer sama ini (menunjuk salah satu jukir). Terus ‘ya sudah mas saya terima kasih’,” ujar Supriyo menirukan percakapannya dengan pihak restoran, dikutip dari detikJogja, Sabtu (19/9/2026).
Supriyo menjelaskan bahwa pihak restoran sempat mendatangi lokasi dan bertemu dengan para juru parkir sebelum kegiatan food truck dimulai. Pada pertemuan awal itu, pihak food truck menempati sisi selatan Sasana Hinggil, memanjang dari barat ke timur.
Menurut Supriyo, lokasi yang ditempati food truck tersebut memakan lahan parkir yang biasa digunakan oleh para juru parkir untuk mencari nafkah sehari-hari. Rencananya, food truck akan beroperasi mulai sore hingga malam hari.
Supriyo menambahkan, saat itu juru parkir dan pihak restoran telah mencapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi atas penggunaan lahan parkir tersebut. Kompensasi yang disepakati kemudian dibagikan kepada beberapa jukir yang rutin mangkal di area itu.
“Rp 1 juta, dikali 5 hari jadi Rp 5 juta. Sudah saya bagi-bagi to (kepada para jukir). Terjadilah jualan di sini,” ungkap Supriyo.
Namun, selang sehari kemudian, pihak restoran meminta uang kompensasi tersebut dikembalikan. “Terus selang sehari (pihak resto) minta kembali uangnya. Bilang, ‘saya yang 4 hari nggak jadi, sehari saja, saya minta kompensasi yang 4 hari, minta kembali Rp 3 juta’. Ya saya kembalikan,” lanjutnya.
Pihak Keraton Yogyakarta, melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, membenarkan telah memberikan izin untuk kegiatan tersebut. Mengenai permintaan pembayaran parkir dan lain-lain yang disebut pihak food truck, GKR Condrokirono memastikan bahwa itu bukan pungutan resmi yang ditetapkan oleh Keraton.
Menanggapi hal ini, Ps Kasi Humas Polresta Jogja, Iptu Dani Hasan, menjelaskan bahwa Kapolresta Jogja telah memberikan instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini. Penyelidikan mencakup dugaan pungli parkir hingga permintaan jatah makan untuk anggota polisi.
“Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran SOP dari anggota, akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Dani saat ditemui di Mapolsek Gondoman.
Sementara itu, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, menegaskan bahwa pungutan terkait tarif parkir food truck yang dikeluhkan tersebut termasuk dalam kategori pungutan liar.
“Kami tidak menerbitkan izin di sana untuk juru parkir. Nah ketika kemudian ada food truck yang ada di sana, yang jelas itu pun tidak ada izin dari kami. Nah ketika kemudian ada aduan dari pengelola food truck gitu terkait dengan pungutan liar ataupun parkir, itu memang ya itu pungutan liar,” tegas Aziz saat dihubungi melalui telepon.
Viral di Media Sosial
Dugaan pungli ini menjadi viral setelah pemilik food truck menyampaikan keluhannya di media sosial. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, pihak food truck mengaku telah mengeluarkan dana hingga jutaan rupiah untuk pungli, yang menyebabkan jualannya hanya bertahan satu hari dari rencana lima hari, meskipun sudah mengantongi izin dari Keraton.
“Tak pikir rampung wes di situ aja, ternyata ora e ges, punglinya banyak, opo disebut nek ora pungli. Kita bayar parkir Rp 1 juta per hari, total Rp 5 juta, itu aja sudah nego tadinya tukang parkir minta sehari Rp 2,5 juta, total Rp 12,5 juta, ini parkir trucknya ya,” paparnya dalam unggahan tersebut.
Pemilik food truck juga mengaku diminta menyediakan makanan untuk 10 orang yang disebut sebagai preman dan polisi yang berjaga. Selain itu, pemilik restoran ini juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan akses listrik.