JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan pembangunan kembali Jembatan Kalawi-Limau Manih di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, akan segera dilaksanakan. Jembatan yang sebelumnya rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 ini akan dibangun menggunakan konstruksi rangka baja dengan panjang sekitar 70 hingga 80 meter.
Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, seusai meninjau langsung lokasi jembatan pada Jumat (21/8). Dalam kunjungannya, Andre didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Kalawi-Limau Manih merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pemerintah pusat untuk penanganan infrastruktur yang terdampak bencana. Anggaran yang telah disiapkan untuk proyek ini mencapai Rp 25,5 miliar.
“Insyaallah jembatan ini akan dibangun sepanjang 70 sampai 80 meter dengan rangka baja. Anggarannya Rp25,5 miliar. Insyaallah lelangnya akan dilaksanakan Januari 2027, lalu pekerjaannya insya Allah akhir Februari 2027,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menambahkan bahwa pembangunan jembatan ini adalah bagian dari program rehab-rekon Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi.
“Ini jembatan termasuk dalam program rehab-rekon dari Presiden untuk bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Rencananya kita akan lakukan pelelangan di Januari 2027 dan insya Allah setelah penetapan proses selesai semua, di akhir Februari paling lambat kita mulai pelaksanaan pembuatan jembatan rangka batang 70 sampai 80 meter,” jelas Elsa.
Elsa menekankan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kembali jembatan ini, mengingat kondisi aliran sungai di sekitar lokasi yang dinilai cukup rawan terhadap gerusan arus.
Menurutnya, desain pembangunan yang disusun Pemerintah Kota Padang telah melalui proses asistensi bersama balai teknis, termasuk Balai Teknik Sungai. Proses ini dilakukan untuk memastikan desain pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Desainnya dari Dinas Kota Padang. Desainnya kita arahkan untuk asistensi dengan Balai Teknik Sungai. Ini sudah beberapa kali asistensi, sehingga nanti akan ada proteksi-proteksi di abutment dan bangunannya agar jembatan ini dalam jangka panjang bisa tahan terus terhadap arus,” terangnya.
Perlindungan tersebut akan difokuskan pada area sekitar jembatan, terutama bagian abutment dan struktur bangunan. Langkah ini bertujuan agar konstruksi jembatan lebih kuat dalam menghadapi kondisi arus sungai.
Elsa menilai pembangunan kembali Jembatan Kalawi-Limau Manih menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Pembangunan ini diharapkan dapat segera memulihkan akses penghubung yang aman bagi masyarakat setelah jembatan lama terdampak bencana.
“Ini menunjukkan komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah Presiden Prabowo yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan juga Pak Menteri PU Dody Hanggodo yang telah menganggarkan,” tuturnya.
Andre Rosiade menambahkan bahwa anggaran Rp25,5 miliar untuk pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari alokasi rehab-rekon yang disiapkan pemerintah pusat untuk menangani dampak bencana, yang totalnya mencapai Rp19 triliun.
Dengan masuknya pembangunan Jembatan Kalawi-Limau Manih dalam program rehab-rekon, Andre berharap proses lelang hingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai target. Masyarakat di kawasan Kalawi-Limau Manih diharapkan segera memiliki akses penyeberangan yang lebih aman dengan konstruksi yang lebih tahan terhadap kondisi sungai.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeni Isa, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat, serta Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi jembatan sekaligus memastikan rencana pembangunan kembali berjalan sesuai rencana.