Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai wilayah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim semakin mendesak dan memerlukan respons kebijakan yang lebih terintegrasi.
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam acara MPR Goes to Campus ke-53 yang diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menyoroti peran penting kampus dalam memastikan isu lingkungan tidak hanya ditangani saat bencana terjadi, melainkan juga melalui upaya pencegahan dan mitigasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan.
“Kita membutuhkan satu kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan upaya mitigasi, adaptasi, pendanaan, data, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga penegakan hukum dalam menghadapi krisis iklim,” ujar Eddy pada Rabu (16/9/2026). Ia menilai Indonesia memerlukan payung hukum yang dapat menjamin kebijakan iklim berjalan secara terukur, transparan, terkoordinasi, dan akuntabel.
Eddy menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim dirancang untuk menegaskan peran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. RUU ini juga mengatur persiapan adaptasi, skema pendanaan, pemanfaatan data, serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencapaian target iklim yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, Eddy secara khusus meminta dukungan dari para Guru Besar dan seluruh civitas academica kampus dalam upaya memperjuangkan RUU Pengendalian Perubahan Iklim (RUU PPI). Ia mengajak sivitas akademika ULM untuk memberikan masukan konstruktif terhadap RUU tersebut, terutama terkait isu-isu spesifik yang dihadapi Kalimantan Selatan, seperti karhutla, pengelolaan ekosistem, ketahanan masyarakat, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Kalau kita ingin membuat undang-undang yang benar-benar bekerja, kita harus mendengar suara daerah dan kampus. Saya ingin masukan dari para guru besar, dosen, peneliti, dan mahasiswa ULM menjadi bagian dari proses memperkuat RUU ini,” kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut. Eddy menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kebijakan, termasuk kampus dan kepala daerah, guna mendapatkan dukungan dalam pembahasan RUU PPI.
“Kami akan terus menyerap aspirasi berbagai pihak sekaligus meminta dukungan dari kampus, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya untuk memperjuangkan RUU PPI ini,” pungkasnya.