JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan bahwa keberhasilan kebijakan hilirisasi Indonesia harus diukur dari perkembangan industri kendaraan listrik. Ia berpendapat, proses hilirisasi nikel tidak boleh hanya berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, pembangunan smelter, atau produksi komponen baterai.
Menurutnya, hilirisasi harus terus berlanjut hingga menghasilkan baterai, kendaraan listrik, komponen utama, perangkat lunak, dan mampu menembus pasar ekspor. Peluang ini semakin terbuka lebar mengingat pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2025, penjualan kendaraan elektrifikasi mencapai 175.144 unit, meliputi Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Penjualan BEV sendiri melonjak menjadi 103.931 unit, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 43.188 unit.
“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Kita punya sumber daya nikel, pasar domestik yang besar, tenaga kerja, basis industri otomotif, serta investasi baru yang terus masuk. Karena itu, ukuran keberhasilan kita jangan berhenti pada berapa banyak nikel yang berhasil diolah atau berapa banyak pabrik yang dibangun. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar nilai tambah, teknologi, komponen, kendaraan, dan lapangan kerja berkualitas yang berhasil kita ciptakan di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima Pengurus dan Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, di Jakarta pada hari yang sama.
Bamsoet menjelaskan, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan investasi kendaraan listrik benar-benar memperkuat industri nasional. Berdasarkan peta jalan pemerintah, batas minimal TKDN untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) ditetapkan sebesar 40 persen hingga tahun 2026. Angka ini akan meningkat menjadi 60 persen pada periode 2027-2029, dan mencapai 80 persen mulai tahun 2030.
Pada saat yang sama, ekosistem baterai kendaraan listrik mulai terbentuk dari sektor hulu hingga hilir. Sebagai contoh, PT HLI Green Power di Karawang, sebuah perusahaan patungan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, menginvestasikan sekitar US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi sel baterai 10 GWh per tahun. Kapasitas ini setara dengan kebutuhan sekitar 150.000 kendaraan listrik.
“TKDN bukan hanya satu-satunya instrumen. Kita juga harus melihat siapa yang memasok komponen, di mana teknologi dikembangkan, berapa banyak perusahaan nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan seberapa besar riset serta rekayasa dilakukan di dalam negeri. Kalau indikator-indikator itu tumbuh, barulah kita bisa mengatakan hilirisasi mulai berubah menjadi industrialisasi,” tegas Bamsoet.
Ia memaparkan, tantangan berikutnya adalah melengkapi rantai pasok baterai. Pemerintah mencatat pada tahun 2026, ekosistem ini terus berkembang, termasuk rencana investasi sekitar US$350 juta dari Pure Battery Technologies untuk membangun fasilitas precursor bahan katoda atau pCAM di Indonesia. Fasilitas tersebut dirancang untuk menggunakan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang dipasok dari fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) domestik.
Dengan demikian, nilai ekonomi dapat terus ditingkatkan mulai dari nikel, MHP, precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga proses daur ulang. “Inilah pekerjaan rumah kita. Jangan puas karena sudah memiliki nikel dan HPAL. Kita harus terus bergerak ke precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan, sampai recycling. Semakin panjang rantai produksi yang berada di Indonesia, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Pada titik itulah hilirisasi memiliki makna strategis bagi industrialisasi nasional,” pungkas Bamsoet.
Pengurus PERIKLINDO yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Sekjen Tenggono Chuandra Phoa, serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian, Bhudjonggo Prabowo Kartoleksono.