Anggota DPR Minta Malaysia dan Singapura Turut Serta Cegah Karhutla di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan saat ini menjadi perhatian serius. Selain faktor musim kemarau dan fenomena El Nino, anggota dewan juga menyoroti peran negara tetangga yang dinilai memiliki andil dalam persoalan ini.

Asap akibat karhutla di Kalimantan dilaporkan telah menyebar hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan penanganan dalam memadamkan api.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, meminta negara-negara tetangga untuk turut berkontribusi dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia, terutama mengingat mereka memiliki perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia.

“Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah,” ujar Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Marwan mengingatkan bahwa Malaysia dan Singapura juga memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta negara-negara tersebut untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan karhutla.

“Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu,” tuturnya.

Marwan menilai Singapura dan Malaysia memiliki peran dalam mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia meminta negara tetangga untuk tidak hanya sekadar melayangkan protes.

“Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ,” jelasnya.

Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan tidak hanya menimbulkan masalah di dalam negeri. Asap akibat karhutla berpotensi meluas hingga mengganggu kualitas udara di negara tetangga.

Sebelumnya, Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) melaporkan bahwa 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia, terpaksa ditutup sementara. Hal ini disebabkan Indeks Pencemaran Udara (API) di kawasan tersebut telah melebihi ambang batas polusi.

Sebagai solusinya, Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) diterapkan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. JPBN Sarawak menyatakan bahwa berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup apabila API mencapai 200.

Tinggalkan komentar