Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mendesak pemerintah untuk menaikkan indeks bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurut Purnamasidi, besaran bantuan yang ada saat ini masih belum memadai, terutama bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Purnamasidi kepada wartawan pada Jumat (11/9/2026).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan rata-rata biaya pendidikan per tahun peserta didik adalah sekitar Rp 4,56 juta untuk jenjang SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK. Bantuan PIP yang diberikan saat ini hanya mampu menutupi sebagian kecil dari biaya tersebut.
Purnamasidi menekankan bahwa peningkatan manfaat PIP merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia. Ia menilai penyesuaian nilai manfaat PIP menjadi langkah krusial untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima.
“Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas,” tuturnya lebih lanjut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memaparkan rencana total anggaran Perlindungan Sosial (Pelinsos) untuk tahun 2027. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 549,9 triliun.
Anggaran Perlinsos ini akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan yang bertujuan untuk pemenuhan layanan pendidikan. Anggaran Perlinsos tahun 2027 mengalami kenaikan sekitar 8,2 persen dari angka Rp 508,2 triliun pada tahun sebelumnya.
“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat),” jelas Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI pada Jumat (14/8).
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bagian dari bantuan sosial yang difokuskan pada pemenuhan layanan pendidikan. Target penerima PIP pada tahun 2027 adalah sebanyak 22,1 juta siswa, sementara KIP Kuliah ditujukan untuk 1,1 juta siswa.
Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan data yang akurat yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 saat ini tengah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian,” tandas Airlangga.