Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sari menekankan bahwa kejadian ini harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dianggap remeh.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” ujar Sari dalam keterangan tertulis pada Sabtu (12/9/2026).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan NTB II, Sari menyoroti MBG sebagai program strategis pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak. Oleh karena itu, aspek keamanan, kualitas makanan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi krusial.
Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Fokus evaluasi ini mencakup memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin. Sari meminta agar sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran prosedur.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Sari menambahkan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk memantau kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.
Sebanyak 352 siswa dari beberapa sekolah dasar di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB, dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti muntah dan pusing setelah mengonsumsi MBG. Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah memastikan para korban telah menerima penanganan medis di sejumlah puskesmas. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menyatakan pihaknya masih memantau kondisi para siswa.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB, Fathul Gani, mengindikasikan bahwa SPPG yang menyalurkan makanan kepada 352 siswa tersebut terancam sanksi penangguhan atau penghentian sementara operasionalnya sebagai bagian dari proses evaluasi.