JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sesuai arahan Presiden, sangat bergantung pada kontribusi pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh kebijakan dan ekosistem pembangunan yang tepat krusial untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bima Arya menjelaskan bahwa visi menuju negara maju dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa adanya kontribusi nyata dari daerah. “Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam Tahun 2026 di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau.
Untuk itu, Bima menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap berbagai indikator pembangunan, mulai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen membimbing Pemda dalam memahami dan menerjemahkan indikator-indikator tersebut menjadi kebijakan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bima mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) sebagai satu-satunya penggerak ekonomi. Ia mendorong Pemda untuk membangun ekosistem ekonomi yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Ini mencakup penguatan produksi lokal, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing.
Langkah-langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.
Lebih lanjut, Bima memberikan sejumlah catatan penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Batam. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur yang memadai. Hal ini meliputi penyediaan air bersih, pengembangan transportasi publik, penanganan kemacetan, serta pengelolaan sampah yang terpadu.
Selain itu, Bima menyoroti tingginya arus migrasi penduduk ke Batam. Ia mendorong Pemda untuk mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mengantisipasi perkembangan kota. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dan tidak diskriminatif.
Di tengah pesatnya pembangunan fisik dan modernisasi kota, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas kebudayaan lokal. Ia berpendapat bahwa kemajuan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah agar Batam tetap memiliki karakter yang kuat. “Batam punya modal untuk membangun identitas itu dengan kultur yang ada. Jangan sampai luntur Pak. Jangan sampai telat,” tandas Bima.
Bima berharap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.