Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan kunci dalam akselerasi transisi energi. Menurutnya, visi dan misi terkait transisi energi harus diterjemahkan menjadi aksi yang konkret dan terukur, lengkap dengan target serta indikator yang jelas.
“Dalam hal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya wilayah, pemerintah daerah juga punya anggaran, pemerintah daerah memiliki desain program, dan target Nationally Determined Contribution kita betul-betul ditentukan, dibentuk oleh teman-teman pemerintah daerah,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi yang mengusung tema ‘Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten’ di The Westin Jakarta, pada hari yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Bima memaparkan tujuh peran strategis yang dapat dijalankan oleh Pemda untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi emisi melalui transisi energi yang berkeadilan.
Pertama, Pemda perlu memiliki data dasar (baseline) yang akurat sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan. Salah satu langkahnya adalah melakukan inventarisasi emisi daerah secara cermat untuk mengetahui kondisi spesifik setiap wilayah.
Kedua, hasil inventarisasi emisi daerah ini akan berkontribusi pada penyediaan data di tingkat nasional. Akurasi data daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat gambaran kondisi emisi secara keseluruhan di Indonesia.
Ketiga, Pemda diwajibkan untuk menyusun Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sesuai mandat undang-undang. Penyusunan RUED dinilai krusial agar kebijakan energi di tingkat daerah dapat berjalan secara sinkron dan selaras.
Keempat, Pemda harus menerapkan aksi konkret dengan mengendalikan sektor-sektor yang menjadi penyumbang emisi terbesar. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan limbah yang efektif, peningkatan efisiensi energi, hingga pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi.
“Jadi ketika sudah memiliki data, baseline-nya, maka akan diketahui mana penyumbangnya. Kota-kota besar penyumbangnya pada transportasi misalnya, atau beberapa daerah [adalah] angkot penyumbangnya misalnya, atau beberapa daerah industri pada kawasan industri. Jadi mana yang bisa difokuskan untuk mulai dikerjanya,” jelasnya.
Kelima, Pemda perlu mengadaptasi program berdasarkan kondisi lokal masing-masing, salah satunya melalui Program Kampung Iklim. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Bima memberikan contoh praktik baik yang dilakukan oleh Ketua RT Taufiq Supriadi Yusuf di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta. Menurut Bima, berbagai inisiatif yang telah dilakukan Taufiq melampaui tugas pokoknya sebagai Ketua RT.
“Mulai dari penghijauan, membuat kolam bertingkat untuk ikan dan lain-lain, mengolah kompos, maggot, bahkan di atasnya ada pembangkit listrik tenaga surya, ada peternakan ayam, dan sebagainya. (Sebanyak) 40 rumah dia urus dengan sangat maksimal, dan sekarang semuanya datang ke situ, dan beliau, dia diundang ke Cina untuk berbagi,” ungkapnya.
Keenam, Pemda perlu membuka akses terhadap pendanaan iklim dengan menjalin kemitraan bersama lembaga pendanaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketujuh, Pemda diharapkan dapat mendorong investasi hijau dengan menarik investor untuk proyek-proyek energi bersih berskala kecil dan menengah di daerah.
Terakhir, Bima kembali menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen transisi energi di tingkat daerah menjadi aksi nyata yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Kami mengharapkan teman-teman kepala daerah untuk menurunkan melalui aksi-aksi yang terukur. Ada targetnya, ada indikatornya,” pungkasnya.
Forum dialog ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wali Kota Probolinggo Aminuddin, dan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim. Selain itu, hadir pula Chief Conservation Officer World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki.