Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin, mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dikecualikan dari penerapan aturan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Appi beralasan, sektor ojol memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Menurut Appi, sepeda motor adalah sarana utama bagi pengemudi ojol untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, skema pengendalian BBM tidak seharusnya disamaratakan dengan pengguna kendaraan pribadi biasa. “Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Untuk memastikan relaksasi tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Appi mengusulkan pemberian identitas atau tanda khusus pada kendaraan ojol agar mudah diverifikasi oleh petugas lapangan. “Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Selain usulan relaksasi ganjil-genap, Appi juga mendesak Pertamina untuk lebih akurat dan proaktif dalam memetakan kuota pasokan BBM di SPBU. Ia menyarankan penambahan pasokan dilakukan sejak awal sebelum terjadi antrean panjang. “Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Appi menekankan pentingnya kesesuaian antara volume permintaan riil warga dengan ketersediaan stok produk di lapangan. Ketidakseimbangan pasokan BBM tertentu dapat memicu antrean kendaraan dan pergeseran konsumsi. “Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Appi menyoroti persoalan disparitas harga BBM yang memicu migrasi penggunaan jenis bahan bakar di kalangan warga. Ia meminta Pertamina mengkaji kembali skema penetapan harga agar penataan distribusi tidak membebani masyarakat bawah. “Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kota Makassar berharap evaluasi penyaluran BBM ini dapat menghasilkan formula kebijakan yang lebih adil dan adaptif. Penataan rantai distribusi energi perlu mempertimbangkan mata pencaharian kelompok pekerja bermobilitas tinggi, termasuk pengemudi ojol yang sangat bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. “Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” pungkas Appi.