Jakarta – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Tim Pembina Posyandu berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah ini diambil demi memastikan setiap program yang dijalankan terencana secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu dan Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pondasi kelembagaan yang kuat. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Penguatan Tata Kelola Lembaga Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9).
“Rapat yang hari ini akan dilaksanakan ini cukup penting, karena akan membahas program dan kegiatan. Tidak hanya membahas program dan kegiatan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sampai fondasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Ia meyakini penguatan fondasi kelembagaan akan melahirkan program kerja yang lebih berdampak positif bagi masyarakat luas. Lembaga yang kuat membutuhkan tata kelola sistematis mulai dari struktur organisasi hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi. Seluruh aspek administratif ini perlu dibangun secara konsisten agar setiap kader dapat menjalankan peran optimal.
“Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu menjadi hal yang sangat penting. Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik-karakteristik, tugas, peran, dan kontribusi yang berbeda. Namun memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi antara ketiga elemen penggerak masyarakat ini diharapkan menjadi kekuatan besar dalam memajukan daerah. Dekranasda membutuhkan tata kelola kelembagaan yang solid agar program pengembangan kerajinan berjalan lebih terarah. Sementara itu, TP PKK dengan jejaring luasnya yang dekat dengan keluarga berperan sentral dalam mendorong peningkatan kapasitas keluarga dan penguatan aktivitas ekonomi warga.
Posyandu menduduki posisi strategis sebagai ujung tombak pemberdayaan warga di tingkat desa dan kelurahan, yang kini telah bertransformasi melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk melengkapi ekosistem layanan dasar.
“Melalui sinergi yang erat antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, tapi justru sebaliknya, kita memperkuat pembagian peran dan kolaborasi berdasarkan tugas serta keunggulan masing-masing,” ujar Tito.
Sinergi ini dirancang untuk saling melengkapi tanpa tumpang tindih dalam eksekusi tugas lapangan. Kegiatan strategis ini diharapkan mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah di daerah dan menjadi wadah berbagi pengalaman terbaik antarwilayah di Indonesia bagian barat. Para kader didorong menggali pendekatan inovatif yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
“Mari kita manfaatkan rapat ini untuk memperkuat komitmen menyatukan langkah dan membangun kolaborasi antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap program tidak hanya terencana dengan baik, tapi juga memiliki dukungan anggaran dan dapat diimplementasikan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi syarat mutlak demi tercapainya target pembangunan daerah. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan agenda ini melibatkan sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah, yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa, mencakup 273 kabupaten/kota.
Hasil rapat ini akan merumuskan rencana tindak lanjut kegiatan, penanggung jawab, hingga sistem pemantauan program. “Hasil rapat dikawal hingga pelaksanaan dan evaluasi,” tandasnya, untuk memastikan seluruh kesepakatan dapat direalisasikan dengan baik di lapangan.
Rangkaian agenda ini juga diwarnai penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK bersama Kementerian Lingkungan Hidup, yang disaksikan ratusan kader Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tingkat pusat maupun daerah.