JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyuarakan keprihatinannya atas insiden keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (11/9/2026) setelah para siswa mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sari menekankan bahwa kejadian ini harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dianggap remeh. Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak. Oleh karena itu, aspek keamanan, kualitas makanan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” ujar Sari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (12/9/2026).
Ia menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera melakukan evaluasi terhadap implementasi program di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP dengan disiplin. Sari juga meminta agar sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti lalai atau melanggar prosedur.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegas Sari.
Lebih lanjut, Sari menyatakan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk memantau kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah. DPR berjanji akan memaksimalkan instrumen legislatif yang ada untuk memastikan semua standar operasional terpenuhi.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas bahan makanan dan jaminan keamanan pangan yang disajikan kepada siswa justru merupakan aspek yang paling krusial.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.