JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan adanya peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang genap dua tahun masa pemerintahannya. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara, Rabu (16/9/2026), sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai evaluasi kinerja para menterinya.
Prabowo menyatakan bahwa para anggota kabinet seharusnya sudah memiliki waktu yang cukup untuk menunjukkan kinerja mereka. “Atau Bapak merasa bahwa ‘Wah 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya akan ada reshuffle besar-besaran Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” demikian pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Rivana Pratiwi.
Menjawab hal tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa evaluasi terhadap timnya dilakukan secara terus-menerus. Ia mengakui bahwa timnya bekerja dengan baik, namun menekankan pentingnya peran setiap individu dalam sebuah tim. “Jadi gini, kalau saya evaluasinya terus menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke tapi saya katakan juga kepada tim, inget ya ibarat kita kesebelasan sepakbola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.
Prabowo juga menerangkan bahwa ada beberapa kementerian yang posisinya tidak berada di garis depan, namun para menterinya bekerja sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki. “Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa perombakan kabinet bisa dilakukan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai, atau sebagai konsekuensi dari kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.
Menanggapi kemungkinan reshuffle kabinet, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden, dan presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan penyesuaian dalam pemerintahannya. “Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu presiden. Dan presiden memiliki kedaulatan, hak prerogatif, untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya,” kata Eddy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Eddy menambahkan bahwa PAN sebagai partai pendukung pemerintah akan sepenuhnya mengikuti dan mematuhi keputusan Presiden Prabowo terkait susunan kabinet. “Apa pun, itu ada kedaulatan presiden. Kita sebagai partai yang mendukung Bapak Presiden, tentu taat dan patuh atas segala apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden berdasarkan hak prerogatifnya,” tandasnya.