Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menekankan pentingnya penguatan integrasi transportasi umum di ibu kota, khususnya antara LRT Jakarta dan mikrotrans. Tujuannya adalah untuk mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Suhud menjelaskan bahwa mikrotrans memegang peranan krusial sebagai ‘penopang’ yang mampu menjangkau permukiman dan area kecil yang belum tersentuh langsung oleh moda transportasi utama. “Catatannya adalah penting juga penopang, mikrotrans itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, dari kampung-kampung perlu disambung nih,” ujar Suhud saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Ia mendorong agar jumlah armada mikrotrans diperbanyak. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses LRT maupun moda transportasi umum lainnya. Selain itu, Suhud juga menyoroti aspek tarif. Menurutnya, tarif transportasi umum harus tetap terjangkau agar menarik minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. “Dan juga mungkin nanti pada tarif, diharapkan juga tarif tidak memberatkan,” tuturnya.
Menurut Suhud, integrasi antarmoda yang berjalan baik, ditambah dengan tarif yang terjangkau, diharapkan dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. “Saya kira dua hal itu yang penting ya, agar integrasi antarmoda ini bisa segera terwujud. Dan juga tarif integrasi itu bisa diwujudkan agar masyarakat Jakarta bisa lebih mudah untuk berkendaraan dan tidak menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Mengenai penetapan tarif LRT, Suhud menyatakan bahwa besaran tarif akan ditentukan berdasarkan hasil kajian. DPRD DKI Jakarta akan dilibatkan dalam proses pembahasan tersebut. “Kalau untuk tarif kan dia itu hasil kajian. Hasil kajian tentu nanti melibatkan DPRD. Ya mungkin bukan persetujuan ya, tapi memang nanti kita akan kaji bersama, dan tentu akan masuk ke DPRD juga,” terangnya.
Lebih lanjut, Suhud menambahkan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan tarif transportasi tersebut. Ia mengakui bahwa hingga saat ini, DPRD belum memiliki angka tarif yang dianggap realistis untuk LRT. “Ini kita belum tahu ya, karena yang melakukan kajian kan juga dengan Dewan Transportasi dan juga sejumlah elemen yang memang terlibat di dalam urusan transportasi,” imbuhnya.