JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mentransformasi digitalisasi layanan publik agar lebih mudah diakses dan terintegrasi. Fokus tidak hanya pada pembangunan teknologi dan aplikasi, tetapi juga menciptakan standar pengalaman layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Upaya ini memerlukan kolaborasi antara instansi pemerintah dan sektor swasta, serta penyederhanaan proses bisnis untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan terpercaya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hal tersebut saat menjadi panelis dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Kemudahan mengakses layanan ini bisa tercapai jika layanan tersebut sudah terintegrasi. Jangan kita langsung loncat pada aplikasi ataupun teknologinya, tapi kita harus menyederhanakan dulu proses bisnisnya,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
Pemerintah sedang membangun fondasi transformasi digital yang meliputi digital ID sebagai pintu masuk layanan, pertukaran data (data exchange), dan pembayaran digital (digital payment). Menurut Rini, pertukaran data menjadi kunci utama dalam mewujudkan integrasi layanan pemerintah.
“Secanggih apapun kita membangun layanan digital, kalau pertukaran data tidak terjadi, maka tidak akan pernah ada integrasi di dalam layanan tersebut,” ungkapnya.
Pendapat tersebut diamini oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Ia menekankan krusialnya data dalam keberhasilan transformasi digital pemerintah, dengan tetap memperhatikan sistem keamanan dan privasi pengguna.
“Value-nya ada pada data. Bagaimana kita memastikan data bisa digunakan baik di sektor pemerintah maupun swasta, namun dengan rambu-rambu yang berperan sebagai penjaga keamanan dan privasi,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyoroti kolaborasi dan sinergi antar lembaga sebagai syarat mutlak. Tanpa kolaborasi, tujuan transformasi digital tidak akan tercapai.
“Technology set the pace, but collaboration set the direction. Jadi kita harus tahu tujuan akhirnya seperti apa, lalu menjalankannya bersama melalui sinergi, kolaborasi, dan harus ditambah dengan inovasi yang terus menerus,” terangnya.
Rini menekankan pentingnya kesetaraan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah. “Saya ingin siapapun warga negara Indonesia, baik yang berada di Aceh maupun di Papua, semua memiliki pengalaman yang sama ketika mengakses layanan pemerintah. Jadi, one nation, one experience,” tutupnya.