Jakarta – Perkembangan pesat digitalisasi pemerintahan di Indonesia menghadirkan tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa ancaman siber kini telah menjadi isu krusial yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara.
Dalam Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara (BSSN) TA 2026 di Depok pada 22 September 2026, Rini menekankan peran vital lulusan BSSN. “Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan BSSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara,” ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Rini menjelaskan bahwa intensitas serangan siber terus meningkat, ditandai dengan maraknya varian ransomware, celah keamanan zero-day, serta potensi kerugian ekonomi yang masif. Pemerintah memfokuskan perlindungan pada sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran utama penyerangan, meliputi energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik. “Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut menambah kompleksitas lanskap keamanan siber. AI dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan, namun teknologi yang sama juga berpotensi memperkuat kemampuan penyerang. “Karena itu, keamanan siber tidak lagi cukup kita lihat sebagai persoalan teknis. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber juga menjadi bagian dari ketahanan negara,” imbuhnya.
Rini menguraikan tujuh aspek krusial yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi pemerintah digital. Aspek tersebut meliputi risiko sistemik yang saling terhubung, dua sisi mata pisau AI, data sebagai aset sekaligus target utama, penerapan security by design dan privacy by default, keamanan siber sebagai bagian dari tata kelola, faktor manusia sebagai kunci utama, serta risiko ketergantungan pihak ketiga.
“Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara,” ungkapnya.
Pemerintah kini memasuki era human-machine collaboration, di mana pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI. Pergeseran ini menaikkan standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke tingkat yang lebih tinggi, berfokus pada pekerjaan bernilai tambah seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah kompleks. Penguasaan data, sistem digital, dan AI menjadi keharusan.
“Saudara tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi. Saudara akan menjadi orang yang ikut memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman. Ketika AI digunakan, Saudara harus memahami manfaat sekaligus risikonya. Ketika data semakin banyak dipertukarkan, Saudara harus memahami bagaimana data tersebut dilindungi,” tegas Rini.
Dalam orasinya, Rini menekankan bahwa kewenangan digital merupakan amanah besar yang menuntut tanggung jawab tinggi. Pengetahuan dan akses eksklusif harus diimbangi dengan integritas yang kuat. Indonesia membutuhkan talenta digital terintegrasi yang merangkum tiga pilar utama: head (kompetensi), hand (eksekusi), dan heart (karakter).
“Pilar pertama adalah head (kompetensi). Para praktisi digital dituntut untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Pilar kedua, hand (eksekusi), menekankan bahwa ilmu pengetahuan baru akan benar-benar bermanfaat ketika berhasil diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” jelasnya.
“Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial adalah heart (karakter). Mengingat sistem, data, dan informasi yang dikelola bersifat sangat vital bagi negara, peningkatan kemampuan dan akses wajib diiringi dengan tanggung jawab yang besar,” sambungnya.
Rini berpesan agar para wisudawan sebagai garda depan transformasi digital menguasai teknologi, memahami risiko, menjaga amanah, terus beradaptasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Gunakan ilmu yang Saudara miliki untuk memberikan manfaat. Gunakan keahlian Saudara untuk menjaga negara. Dan gunakan setiap kewenangan yang dipercayakan kepada Saudara dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.