JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara aktif mengusulkan perluasan sistem pembayaran digital, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), untuk dapat digunakan dalam transaksi antarnegara anggota BRICS. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi di forum internasional tersebut.
Staf Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Tri Tharyat, menyatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong kerja sama teknis pasca-KTT BRICS. Salah satu fokus utamanya adalah mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran digital.
“Yang pasti segera setelah KTT ini kita akan dorong kembali kerja sama teknis. Yang juga kita dorong adalah kerja sama interoperabilitas dari digital payment system ya,” ujar Tri dalam sebuah jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/9/2026).
Dalam komunikasinya dengan India di sela-sela KTT BRICS 2026, Tri mengungkapkan bahwa India memiliki sistem pembayaran digital yang inovatif. “Saya baru tahu di sana itu nggak perlu QR, tapi peer-to-peer dengan nomor HP saja kita bisa transfer tanpa yang bersangkutan perlu memiliki rekening di bank ya,” jelasnya, menyoroti potensi efisiensi sistem pembayaran.
Menyadari keunggulan produk domestik, Tri menegaskan komitmen Indonesia untuk mempromosikan QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang dapat diadopsi secara internasional. “Jadi hal-hal seperti ini saya rasa mungkin bisa kita jadikan contoh yang baik. Tapi tentunya sebagai salah satu produk unggulan kita yaitu QRIS, kita akan dorong kerja sama antarnegara,” tuturnya.
Pertemuan KTT BRICS tersebut juga mencakup berbagai agenda penting, termasuk diskusi mengenai pengembangan kerja sama bisnis dan penguatan sistem pembayaran digital di antara negara-negara anggota.