JAKARTA – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Nurdin, melakukan peninjauan ke Butmambin Border Post di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu (23/9). Lokasi ini direncanakan menjadi pos lintas batas negara (PLBN) yang berhadapan langsung dengan PLBN Yetetkun, Indonesia.
Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan konektivitas lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) melalui koridor Merauke-Yetetkun-Butmambin. Nurdin ingin mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi akses, fasilitas perbatasan, serta potensi pengembangan jalur strategis ini.
Nurdin menekankan bahwa pengembangan konektivitas lintas batas seharusnya tidak hanya berfokus pada kelancaran pergerakan orang dan barang, tetapi juga harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan. “Pembangunan konektivitas Merauke-Yetetkun-Butmambin harus mampu melibatkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan diarahkan untuk mendorong masuknya investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan kawasan secara keseluruhan, bukan sekadar pembangunan akses jalan dan fasilitas lintas batas semata.
Aspek keamanan juga menjadi sorotan penting dalam pengembangan konektivitas ini. Nurdin menegaskan bahwa proses lintas batas antara Indonesia dan PNG harus dipastikan aman, tertib, dan damai. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan masyarakat kedua negara serta memastikan kesiapan pelayanan di kawasan perbatasan.
Pengembangan koridor Yetetkun-Butmambin juga memiliki kaitan erat dengan kebutuhan Pemerintah PNG untuk mencari alternatif distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML). Kebutuhan jalur alternatif ini muncul akibat kendala pada rute logistik OTML yang selama ini melalui Sungai Fly-Kiunga-Tabubil. Penurunan debit sungai akibat fenomena El Niño berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik ke area pertambangan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah PNG telah menyiapkan Butmambin Border Post yang akan berhadapan langsung dengan PLBN Yetetkun. Pemerintah PNG juga menyatakan kesiapannya untuk membangun fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di lokasi tersebut.
Dalam peninjauan lapangan, Nurdin juga memantau kondisi Sungai Alice Pit di Papua Nugini yang terdampak fenomena El Niño. Pengamatan ini memberikan gambaran mengenai tantangan distribusi logistik menuju kawasan pertambangan OTML.
Selain mendukung konektivitas lintas batas, pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat. Pemerintah berencana menyediakan angkutan umum yang akan menghubungkan Tanah Merah dengan kawasan perbatasan. Nurdin menilai penyediaan transportasi ini krusial untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan akses mereka terhadap pelayanan publik di wilayah perbatasan.
“Ke depan, pemerintah berencana menyediakan angkutan umum dari Tanah Merah menuju kawasan perbatasan,” kata Nurdin.
Pengembangan konektivitas ini merupakan bagian dari upaya BNPP RI untuk memastikan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, keamanan, pelayanan publik, serta hubungan lintas batas kedua negara.
BNPP RI terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan perbatasan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta seluruh fasilitas pendukung.
Kegiatan peninjauan ini didampingi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed. Turut hadir pula perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Badan Karantina Indonesia (Barantin), unsur CIQS, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun, perwakilan OTML, serta masyarakat dan tokoh adat.