Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan penggunaan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan air bersih di Ibu Kota. Menanggapi hal ini, PT PAM Jaya menyatakan bahwa teknologi tersebut sebenarnya sudah diterapkan di beberapa pulau di Kepulauan Seribu, namun menghadapi kendala tingginya biaya operasional.
Direktur Operasional PAM Jaya, Syahrul Hasan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di sembilan pulau di Kepulauan Seribu. Teknologi ini berfungsi mengolah air laut menjadi air minum yang layak konsumsi. “Desalinasi yang kemudian mengambil air bakunya dari laut itu sebenarnya sudah kita lakukan di sembilan pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Kita menyebutnya dengan SWRO, yaitu mengelola air laut menjadi air PAM berstandar air minum,” ujar Syahrul di kantor PAM Jaya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Meskipun demikian, Syahrul menambahkan bahwa penerapan desalinasi air laut untuk wilayah daratan Jakarta belum dilakukan. Ia beralasan bahwa pengolahan air laut memerlukan upaya yang sangat besar. “Untuk khususnya di Jakarta, di mainland, memang itu belum kami lakukan. Kenapa? Karena memang memerlukan effort yang juga sangat besar,” ungkapnya.
Kendala utama dalam pengolahan air laut menjadi air bersih diungkapkan oleh Direktur Teknik PAM Jaya, Santika. Ia menyoroti tingginya kebutuhan energi dalam proses SWRO. Menurut Santika, air laut memiliki kandungan total dissolved solids (TDS) dan garam yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat diolah menggunakan sistem pengolahan air konvensional.
“Air bakunya itu air laut, di mana air laut itu kandungan TDS-nya yang sangat tinggi, juga kandungan garam. Nah, ini tidak bisa kita lakukan secara sistem pengolahan yang biasa,” jelas Santika. Proses SWRO melibatkan penyaringan dengan tekanan tinggi, yang berdampak pada kebutuhan energi dan biaya perawatan yang besar.
“Ini yang menjadi PR besar di dunia pengolahan air, yang dilakukan dengan menggunakan filter. Jadi kita bayangkan mengolah air dengan filter yang cukup rapat sehingga memerlukan effort yang sangat besar,” lanjutnya. “Selain effort yang sangat besar, juga harus menggunakan energi yang tinggi karena butuh pressure.”
Tingginya kebutuhan energi ini berujung pada biaya operasional dan perawatan yang signifikan. “Impact-nya apa? Akibatnya adalah biaya operasional yang cukup tinggi dan juga biaya perawatan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, cost production-nya pun otomatis akan tinggi,” papar Santika.
Santika juga mengemukakan bahwa pembangunan tembok laut raksasa (giant sea wall) dapat menjadi salah satu solusi untuk penyediaan sumber air baku Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tanggul tersebut dapat berfungsi sebagai sistem penampungan air, termasuk air dari 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta. “Di DKI Jakarta itu kan ada 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta dan itu butuh kita lakukan penampungan,” ujarnya.
Namun, ia mengakui tantangan lain dalam pemanfaatan air sungai adalah tingginya kadar polutan. “Memang menjadi problem lagi adalah polutan, polutannya sangat tinggi. Tetapi dengan adanya bak penampungan, otomatis secara alami akan terjadi pemisahan polutan-polutan tersebut dengan secara alami, yaitu pengendapan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengusulkan agar Pemprov DKI mempertimbangkan teknologi desalinasi untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih di masa depan. Ia menilai usulan tersebut layak untuk dikaji lebih lanjut. “Mungkin juga langkah yang harus dilakukan adalah melakukan, di Kepulauan Seribu itu sudah ada desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar,” kata Suhud di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9).
Suhud merujuk pada penerapan teknologi desalinasi di Kepulauan Seribu sebagai contoh dan opsi yang dapat dikembangkan untuk menghadapi ancaman krisis air bersih di Jakarta.